Konstitusionalisme Indonesia #2: Pengertian Konstitusi

Meskipun ide konstitusi identik dengan ide konstitusionalisme, namun sesungguhnya gagasan tentang konstitusi tidak setua gagasan tentang konstitusionalisme. Menurut Sartori, pada masa Romawi Kuno, kata constitutio sekedar memiliki makna sebagai tindakan pemerintahan, tidak ada sangkut-pautnya dengan konstitusi—dalam terminologi modern. Lebih tegas Sartori menyatakan, di awal abad ketujuhbelas, dokumen prinsipil dalam organisasi—negara masih disebut sebagai perjanjian, atau sebagai hukum dasar, belum dinyatakan sebagai sebuah konstitusi.[1] Baru kemudian, seiring dengan berkembangnya paham konstitusionalisme, berkembang pula ide konstitusi sebagai hukum dasar—fundamental law, yang berfungsi menegakkan unsur-unsur dari konstitusionalisme.

Sejak berkembangnya teori kontrak sosial, baik yang dikembangkan Locke maupun Rousseau, konstitusi dipahami sebagai sebuah kontrak yang mengikat antara rakyat dengan negara, atau kontrak yang dibuat antar-masyarakat, untuk membentuk sebuah pemerintahan. Menurut Ginsbrug relasi kontraktual tersebut merupakan keterkaitan antara rakyat sebagai ‘principal’, yang selanjutnya meletakkan kepercayaannya kepada para politisi sebagai ‘agen’ mereka—hubungan antara principal dan agen. Konstitusi dibentuk oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan tertinggi, sementara politisi—agen yang selanjutnya membentuk pemerintahan musti memenuhi kebutuhan kolektif dari principal—rakyat.[2] Senada dengan Ginsburg, Thomas Paine juga menyatakan bahwa konstitusi adalah suatu tindakan rakyat untuk membentuk pemerintahan, bukan tindakan pemerintah, sehingga pemerintahan yang tidak berjalan sesuai konstitusi ialah pemerintahan tanpa hak—constituion is not the act of government, but of a people constituting a government; and government without a constitution, is power without a rights.[3] Dikatakan K.C. Wheare, konstitusi dalam terminologi modern mengalami perkembangan signifikan semenjak bangsa Amerika mendeklarasikan konstitusinya pada 1787.

 

Menjawab pertanyaan mengenai apa itu konstitusi—what is a constitution? Jhon Alder dalam bukunya Constitutional and Administrative Law, memberikan jawaban, “the term constitution means a foundation or basis, and the constitution of a country embodies the basic framework or rules about the government of that country and about its fundamental values.[4] Sementara Brian Thompson mengatakan, a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization.[5] Sedangkan Eric Barendt menjelaskan konstitusi sebagai, “… the written document or text which outlines the powers of its parliament, government, couts, and other important national institutions. Some of them also set out fundamental rights.”[6]

 

Black’s Law Dictionary memberi tafsir kata constitution sebagai, “the fundamental and organic law of nation or state that establishes the institutions and apparatus of government, defines the scope of governmental sovereign powers, and guarantees individual civil rights and civil liberties.”[7] Oxford Dictionary of Law, mendefinisikannya sebagai, “the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state.”[8] Sedangkan Merriam Webster’s Dictionary, memaknainya sebagai, “the basic principles and laws of a nation, state, or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it.”[9]

 

Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State, membagi pengertian konstitusi menjadi konstitusi dalam arti formal dan konstitusi dalam pengertian materil. Menurut Kelsen dalam pengertian formal konstitusi adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, dengan tujuan untuk menjadikan perubahan norma-norma tersebut menjadi lebih sulit. Sedangkan dalam arti materil konstitusi adalah dokumen hukum yang berisi peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, khususnya pembentukan undang-undang.[10] Selaras dengan Kelsen, Ronald Dworkin juga mendudukkan konstitusi dalam hirarki tertinggi norma, dikatakannya, “constitutions is different from ordinary statutes in one striking way. The constitutions is foundational of other law, so Hercules interpretation of the document as a whole, and of its abstract clauses, must be foundational as well.”[11]

 

James Bryce, seperti dikutip C.F. Strong mendefinisikan konstitusi dengan pengertian sebagai berikut:

 

“Suatu kerangka masyarakat politik—negara—yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan.”[12]

 

Sedangkan C.F. Strong sendiri memberi tafsiran pada konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya. Secara lengkap Strong mengatakan:[13]

 

Konstitusi dapat berupa catatan tertulis, konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan jaman, atau konstitusi dapat berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. Atau bisa juga dasar-dasar konstitusi tersebut ditetapkan dalam satu atau dua undang-undang dasar, sedangkan selebihnya bergantung pada otoritas kekuatan adat-istiadat atau kebiasaan.

 

Sementara K.C. Wheare mendefinisikan konstitusi ke dalam dua pengertian, konstistusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti luas, Wheare mengatakan bahwa konstitusi adalah:

 

first of all it is use to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government.”[14]

 

Sedangkan dalam pengertian yang sempit, konstitusi dimaknai sebagai:

 

“… to describe not the whole collection of rules, legal and non legal, but rather a selection of them which has usually been embodied in one document or in a few closely related documents. What is more, this selection is almost invariably a selection of legal rules only.”[15]

 

Selanjutnya dalam pandangan E.C.S. Wade, konstitusi dimaknai sebagai naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut—A document which sets out the framework and principal functions of the organs of government of state and declares the principles govering the operation of those organs.[16] Selaras dengan Wade, dalam pandangan Finer, Bogdanor, dan Rudden, konstitusi ditafsirkan sebagai seperangkat norma yang bertujuan mengatur pembagian fungsi-fungsi kekuasaan, pembagian tugas-tugas diantara berbagai agen-agen dan kantor-kantor pemerintah, serta membatasi hubungan antara agen-agen dan kantor-kantor itu dengan masyarakat.[17]

 

Dalam khazanah ketatanegaraan Inggris, Philips Hood and Jackson mengemukakan bahwa konstitusi adalah:

 

A body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the relations of the various state organs to one another and to the private citizen—suatu bentuk aturan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warganegara.[18]

 

Dari Indonesia sendiri, melalui sebuah pemikirannya, Soetandyo Wignjosoebroto, memberikan definisi konstitusi sebagai:

 

Sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu.[19]

 

Sedangkan Sugeng Istanto, mendefinisikan konstitusi sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan kekuasaan dalam suatu negara, yang tersusun dalam suatu sistem, yakni satu susunan ketentuan-ketentuan yang teratur dan membentuk suatu kesatuan. Hubungan kekuasaan dalam negara tersebut terdiri dari beberapa sub sistem, seperti halnya hubungan antara pemerintah dengan warganegara, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan hubungan antara organ negara yang satu dengan organ negara lainnya.[20]

 

Membaca paparan di atas, secara umum para ahli sepakat, bahwa terminologi konstitusi sangat terkait erat dengan permasalahan tentang bagaimana membentuk, mengelola, dan membatasi pemerintahan—kekuasaan. Tentang relasi antara negara dengan masyarakat, dan mengenai upaya perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia—baik individu maupun masyarakat. Selanjutnya bagaimana dengan konstitusi Indonesia?

 

Khalayak di Indonesia, mengidentikan konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar, bahkan lebih sempit lagi, bentuknya musti ‘tertulis’. Pandangan ini tentunya tidak sepenuhnya benar, sebab materi konstitusi tidaklah sekedar UUD, apalagi hanya UUD yang sifatnya tertulis—written constitution. Selain termaktub dalam naskah UUD, aturan-aturan yang memiliki nilai seperti halnya konstitusi, sesungguhnya dapat pula dijumpai dalam adat-istiadat—customs, kebiasaan—konvensi, materi undang-undang, atau putusan pengadilan yang terkait dengan kewenangan menguji—toetsingsrecht. Sedangkan UUD sebetulnya hanya memiliki pengertian sebatas hukum dasar (grondwet—Belanda), atau undang-undang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam susunan perundang-undangan negara.[21] Namun demikian, pada perkembangannya konstitusi telah lazim disama-artikan—disinonimkan dengan Undang-Undang Dasar, untuk menunjukkan satu pengertian yang serupa.[22]


[1]          Denny Indrayana, Indonesian Constitutional…, Op. Cit., hal. 27-28. Seperti dikutip dari Giovani Sartori, Comparative Constituional Engineering: An Inquiry into Structure, Incentives and Outcomes, (1997), hal. 195.

[2]          Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constituional Courts in Asian Cases, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hal. 23.

[3]          Denny Indrayana, Indonesian Constitutional…, Op. Cit., hal. 28. Seperti dikutip dari Thomas Paine, Rights of Man (1972). Bandingkan dengan Jimly Ashiddiqie, Op. Cit., hal. 5.

[4]          Jhon Alder, Op. Cit., hal. 3.

[5]          Jimly Ashiddiqie, Konstitusi… Op. Cit., hal. 19. Seperti dikutip dari Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, (London: Blackstone Press, 1997), hal. 3.

[6]          Eric Barendt, An Introduction to Constitutional Law, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hal. 1.

[7]          Black’s Law Dictionary, Eight Edition.

[8]          Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition.

[9]          Merriam Webster’s Dictionary Eleventh Edition.

[10]        Hans Kelsen, General Theory of Law and State (terj—Raisun Muttaqien), (Bandung: Nusamedia, 2006), hal. 180. Pemikiran senada dikemukakan Kelsen dalam bukunya yang lain, Pure Theory of Law. Dalam buku ini dikemukakan bahwa konstitusi merupakan jejaring tertinggi hukum positif, yang berisikan sekumpulan norma positif untuk mengatur penciptaan hukum umum. Lihat Hans Kelsen, Pure Theory of Law (terj), (Bandung: Nuansa, 2006), hal. 244.

[11]        Ronald Dworkin, Law’s Empire, (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University, 1986), hal. 380.

[12]        C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form (terj. Spa teamwork), (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 15.

[13]        Ibid.

[14]        K.C. Wheare, Op. Cit., hal. 1.

[15]        Ibid.

[16]        Miriam Budiardo, Op. Cit., hal. 170. Seperti mengutip dari E.C.S. Wade and G. Godfrey Philips, Constituional Law, (London: Longmans, 1965), hal. 1.

[17]        Denny Indrayana, Indonesian Constitutional…, Op. Cit., hal. 30. Seperti dikutip dari S.E. Finer, dalam Vernon Bogdanor dan Bernard Rudden (eds), Comparing Constitutions, (1995), hal. 1.

[18]        Jimly Ashiddiqie, Konstitusi… Op. Cit., hal. 20. Seperti dikutip dari Philips Hood, etc, Constitutional and Administrative Law, (London: Sweet and Maxwell, 1987), hal. 5.

[19]        Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: ELSAM dan HuMA, 2002), hal. 403.

[20]        Sugeng Istanto, Sistem dan Prosedur Amandemen UUD, Makalah pada forum expert meeting Amandemen UUD 1945 dalam Perspektif Ahli, HTN UGM dan DPD, Yogyakarta, 17-18 Maret 2007.

[21]        J.C.T. Simorangkir, Op. Cit., hal. 2. Simorangkir berpandangan bahwa konstitusi adalah genus, sedangkan undang-undang dasar adalah speciesnya. Mengenai pengertian dari konstitusi itu sendiri Simorangkir memaknainya sebagai, “suatu undang-undang (tertulis) yang baik isi maupun tingkatannya akan menjadi dasar dan menduduki tempat yang tertinggi dalam rangka susunan perundang-undangan sesuatu negara dan bangsa.”

[22]        Di Belanda sendiri dibedakan antara constitutie—konstitusi dengan grondwet—undang-undang dasar. Penyamaan istilah antara konstitusi dengan UUD terjadi sebagai akibat besarnya pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki adanya unifikasi hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum (rechtszekerheid). Lihat Jimly Ashiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 137. Pada umumnya ahli-ahli hukum Indonesia memang menyepadankan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Seperti dipaparkan Sri Soemantri, bahwa istilah konstitusi sama dengan grondwet. Lihat Sri Soemantri Martosoewignjo, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 1-2. Konstitusi sebagai norma tertinggi juga dikatakan Wirjono Prodjodikoro, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dalam Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), hal. 10. Sedangkan Usep Ranawidjaja membedakan pengertian konstitusi menjadi konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit, serta konstitusi formal dan materil. Menurut Ranawidjaja, dalam arti luas konstitusi berarti segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat di dalam undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundangan lainnya, dan kebiasaan—konvensi. Dalam arti sempit konstitusi ialah dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya—sejalan dengan pengertian UUD. Sedangkan dalam arti formal konstitusi adalah yang sebagaimana adanya pada waktu pertama kali ditetapkan. Dalam arti materil konstitusi dimaknai sebagi yang sesungguhnya berlaku dalam kenyataan. Lihat Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1960), hal. 183-185.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s