Menyinggung Persoalan Terorisme

Posta peristiwa 11 September 2001, dunia terasa berkeliat secara serentak untuk menyatakan perang terhadap terorisme. Amerika Serikat segera memperkuat keamanan nasionalnya, seluruh basis kekuatan dikerahkan untuk mempertahankan diri dari serangan mendadak sang teroris. Ratusan nyawa telah hilang, itulah alasan utama mengapa semua pihak harus merapatkan barisan dalam melawan permainan keji terorisme internasional. Bak seorang hero, Amerika Serikat mengejar pentolan-pentolan teroris hingga ke sarang-sarangya. Dampak luar bisa dari terorisme adalah bahwa terorisme telah menjadi alasan baru bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk memporak-porandakan kedaulatan negara-negara yang dituduh menjadi sarang teroris –lihat Afghanistan dan Irak-. Ini berarti terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan bisa mengakibatkan suatu bentuk kejahatan baru yang impact-nya lebih besar. Akan tetapi di sini tidak akan dibahas mengenai dampak luar biasa dari terorisme. Terorisme telah memiliki sejarah panjang, sebagai sebuah model kejahatan yang ada di permukaan bumi ini. Hakekat terorisme itu sendiri adalah kejahatan dengan pemberatan, karena beberapa delik kejahatan diakumulasikan dalam satu tindakan perbuatan melawan hukum. Disebut juga sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (gros violence of human rights), karena terorisme merampas hak-hak paling dasar umat manusia. Disebut kejahatan transnasional karena terorisme melampaui batas-batas yurisdiksi nasional suatu negara.

Secara umum, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena terorisme direncanakan secara sistematik untuk memusnahkan peradaban manusia.[1]

Sejak jaman Yunani kuno, manusia telah mengenal metode teror lewat praktek kekerasan, hal ini setidaknya bisa dilihat dari kata terrere yang menginduk dari bahasa Yunani. Penggunaan terorisme sebagi alat tujuan politik dimulai pada kurun waktu 66-70 M. Gerakan Yahudi Zealot menempatkan taktik terorisme sebagai alat perlawanan atas kekejaman dan penindasan pemerintahan Romawi. Jaman Revolusi Perancis sangat dikenal adanya model pemerintahan teror pimpinan Robespierre. Terorisme modern dimulai pada abad 19, yang ditandai dengan penghancuran dan pembunuhan terhadap simbol-simbol negara. Tercatat enam kepala negara tewas oleh aksi teroris.

Doktrin terorisme terus dikembangkan dengan berusaha menunjukan sisi baik teror sebagai legalisasi kekerasan, teroris disandingkan dengan pejuang revolusi. Terorisme berekembang cepat, globalisasi[2] menjadi salah satu alasan mengapa terorisme kini sangat mungkin ditemui diseluruh belahan dunia. Modelnya pun kian bervariasi. Pelaku teroris tidak hanya terpaku pada peledakan bom, mereka juga mulai mengembangkan aksi lewat penculikan dan pembajakan.

Menurut Rikard bagun teror dan terorisme tidak identik dengan kekerasan, terorisme adalah puncak aksi kekerasan (terorisem is the apex of violence). Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Praktik teror termasuk ekspresi watak dasar manusia yang ingi berkuasa (will to power).[3] Mengenai definisi terorisme itu sendiri, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 51/210 Tahun 1999, menyebutkan:

1. Dengan tegas menghukum semua perbuatan, metode dan praktek terorisme sebagi sebuah kejahatan dan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh siapapun yang melakukannya.

2. Menegaskan sekali lagi perbuatan kejahatan yang direncanakan untuk menimbulakan kegoncangan dan ketakutan negara secara umum, kelompok individu atau person tertentu untuk tujuan politik dalam segala keadaan yang tidak dapat dibenarkan, apapun pertimbangannya, baik itu politis, filosofis, ideologi, ras, etnik, agama, atau alasan lain yang dapat menjadi dasar pembenar perbuatan terorisme.

Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya terorisme, beberapa faktor dominan yang mempengaruhinya antara lain : Ideologi, agama dan kepercayaan, gerakan perjuangan pembebasan, ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, kebijakan politi, negara, rezim dan bentuk pemerintahan, media, teknologi dan informasi.[4]

Terlepas dari asal-muasal lahir dan berkembangnya terorisme, yang pasti Indonesia juga sudah terkena imbas dari model kejahatan terorisme. Terorisme pertama di Indonesia terjadi pada 1957, metodenya adalah peledakan granat pada saat acara kepresidenan. Selanjutnya berkembang berbagai macam teror di tengah masyarakat Indonesia. Akan tetapi, negara ternyata tidak segera tanggap dengan model kejahatan ini. Penegakan hukum kejahatan terorisme masih disandarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Negera tidak dengan segera mengatur kejahatan ini dalam aturan tersendiri. Akibatnya, model kejahatan terorisme tetap disamakan dengan pidana biasa, tidak ada perlakuan khusus terhadapnya. Baru setelah meletusnya peristiwa bom Bali pada 12 Oktober 2002, yang menewaskan 184 orang, negara segera tersentak kaget. Enam hari setelah peristiwa bom Bali, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme, dan diberlakukan surut dengan Perpu No. 2 Tahun 2002. Selanjutnya pada 4 April 2003 Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang, serta Perpu No.2 Tahun 2002 ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003. Artinya undang-undang tersebut tetap diberlakukan surut.

Perdebatan yang muncul kemudian adalah bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pascaamandemen. Pasal 28 I ayat (1) menyebutkan: “…, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ini berarti Undang-Undang Dasar 1945, mengakui dan menjunjung tinggi asas legalitas, serta menempatkannya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kedaan apapun. Berarti disini ada penegasan dari UUD 1945, bahwa pasal tersebut termasuk dalam non derogable rights –hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.


[1] M. Hafudullah, 2003, Analisa Statuta Roma: Terorisme sebagai Sebuah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Terorisme Global dan Prakteknya di Indonesia), Skripsi pada Fakultas Hukum UGM, hal. 23.

[2] Held menafsirkan globalisasi sebagai hubungan keterkaitan (interconectedness) dan saling ketergantungan antar benua yang berbeda, dalam berbagai aspek, dari kriminal hingga aspek budaya, dari keuangan hingga aspek spiritual (Held, 1999).

[3] Rikard Bagun, Indonesia di Peta Terorisme Global, www.kompascybermedia.com, 17 November 2002.

[4] M. Hafidullah, op.cit. hal. 49-62.

4 thoughts on “Menyinggung Persoalan Terorisme

  1. salam kenal, saya senang dan merasa tertarik dengan catatan anda mengenai Terorisme, dan kira-kira apakah anda dapat menolong saya?? jadi begini, saya mhasiswa HI dan ada mengambil Judul Skripsi “kerjasama keamanan Indonesia – Australia dalam menangani masalah terorisme internasional” mohon tanggapan anda tentang kerjasama kedua negara tersebut..! mohon dibalas. terima kasih. GBU

  2. Maaf baru sempat membalas comment ini. Kebetulan, meski study saya mengambil spesifikasi hukum internasional, namun saya kurang intens mempelajari kerjasama keamanan Indonesia-Australia dalam perang melawan terorisme global. Sependek yang saya ketahui, Australia banyak mensupport kepolisian RI dalam upaya penanganan terorisme. Support ini dalam bentuk pemberian fasilitas peralatan dan pelatihan kemampuan kepolisian. Termasuk pembentukan datasemen khusus anti teror 88, salah satunya juga atas prakarsa australia. Saya ada sebuah dokumen rekaman acara “date line” yang disiarkan oleh televisi SBS Australia. Topik acara tersebut tentang Inside Indonesia War’s Terorism.

    Sekedar informasi, salah satu program legislasi nasional 2004-2009, adalah pembahasan RUU Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia. Mungkin menarik, jika anda mau mengkaji RUU tersebut dalam skripsi anda. Karena RUU tersebut yang akan menjadi kerangka legal kerjasama keamanan Indonesia-Australia.

    Terima Kasih,

    1. masih ada dong pak hafid, kita simpan baik-baik dokumen itu, hehehe…. siapa tau suatu saat penulisnya mau menerbitkannya. emang udah gak punya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s