Sekilas Pikiran Kelsen: Tulisan Awal Kuliah

kelsenBelajar ilmu negara dan hukum tata negara tentu tidak pernah lepas dari pemikiran monumental Hans Kelsen. Seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Austria, yang selanjutnya berkewarga negaraan Amerika. Karya-karyanya antara lain Allegemeine Staatsslehre, terbit tahun 1925, dan Der Soziologische und der Juristiche Staatsbegriff, terbit tahun 1922. Kelsen merupakan salah satu tokoh yang mempelopori munculnya teori positivisme, dalam kajian ilmu negara teori ini menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak usah mempersolakan asal mula negara, sifat serta hakekat negara dan sebagainya, karena kita tidak mengalami sendiri. Konsep ini memang cenderung pragmatis dan skeptis, akan tetapi ini merupakan salah satu usaha Kelsen untuk memisahkan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya. Menurut Kelsen ilmu hukum tidak perlu lagi mencari dasar negara, kelahiran negara untuknya hanya merupakan suatu kenyataan belaka, yang tidak dapat diterangkan dan ditangkap dalam sebuah yuridis.

Selanjutnya Hans Kelsen mengatakan bahwa negara itu sebenarnya adalah merupakan suatu tertib hukum. Tertib hukum yang timbul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum, yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat atau negara itu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya. Jadi negara itu adalah suatu tertib hukum yang memaksa. Mengenai klasifikasi negara, Kelsen memabagi negara menjadi empat jenis: heteronom, autonom, totaliter, dan liberal. Pembagian tersebut didasarkan atas dasar sifat kebebasan warga negara, yang ditentuakan oleh sifat mengikatnya peraturan-peraturan hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang, dan sifat keleluasaan penguasa atau pemerintah dalam mencampuri atau mengatur peri kehidupan daripada para warga negaranya.

Pandangan Kelsen itulah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya madzhab positivisme hukum, banyak dikenal sebagai sistem hukum kontinental, atau aliran legisme. Selain berkembang di Amerika, negara asal Kelsen, sistem ini juga digunakan Indonesia dalam sistem hukum nasionalnya. Faktanya, pemikiran kelsen memang telah berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu hukum, terutama hukum yang menganut aliran legisme. Perdebatannya sekarang ialah ketika sistem ini lebih bersifat pragmatis dan skeptis, tanpa mau menelusuri persoalan hakikat. Coba kita lihat teks kurikulum pendidikan hukum di Indonesia yang didominasi oleh materi dogmatik hukum, akibat pengaruh dari madzhab posivisme. Ilmu hukum dogmatik itu dibonsai menjadi jenis pengetahuan yang mempunyai obyek kajian kasus tertentu dan diselesaikan secara ringkas dengan sekian pasal dalam teks hukum positif. Penafsiran atasnya berjalan secara pragmatik atau fungsional demi memecahkan kasus belaka. Hal ini kemudian menjadi semacam diktat hukum untuk menghadapi realitas yang sesungguhnya. Makanya tidak heran ketika banyak orang mengritik formalisme dan obyektivisme warisan rezim positivisme tersebut, sebagai upaya untuk mengatasi jalan buntu antara studi teoriotik dan masalah pelik ekonomi politik yang menelikung dunia hukum. Persoalanya sekarang, bagaimana bila relitas hukum itu kemudian diwarnai bentrokan antara hukum positrif dengan nalar sekuler, serta adanya tuntutan kesucian atas nama hukum agama.

One thought on “Sekilas Pikiran Kelsen: Tulisan Awal Kuliah

  1. Mengenang Hans Kelsen, Teman Imajinerku.
    saya tanyakan pada anda, apa yang bisa dilakukan oleh seorang ahli hukum menghadapi pihak-pihak yang menggoyang kedudukannya di mahkamah konstitusi austria atas pertimbangan-pertimbangan politik yang ditautkan dengan moral, padahal ahli hukum itu tidak bergiat aktif dalam partai politik apapun dan perceraian dengan istrinya tidak boleh dikatakan amoral, karena toh, di austria biasa terjadi perceraian dan yang penting: negara membolehkan?
    Maka, tak pelak lagi… keahlian hukum ini tak boleh disia-siakan. Siapa yang tak kecewa digulingkan – dari mahkamah konstitusi- atas alasan-alasan politik dan moral? Apabila keadaan baik-baik saja dan yuridis, Kelsen memegang jabatan di mahkamah konstitusi untuk seumur hidup! Mengapa politik dan moral dicampuradukkan dengan hukum?
    Apa yang sesungguhnya terjadi ialah keadaan hukum yang terkontaminasi oleh politik dan moral!
    Kontaminasi haruslah dihentikan. Doktrin haruslah dinyatakan. Perlu waktu tiga tahun sejak 1930 untuk memantapkan Doktrin Hukum Murni dalam edisi pertama.
    Adakah yang melihat segi positifnya manakala politik dan moral anarkis makin menggerogisi hukum dan negara?
    Adakah segi positifnya memutarbalikkan hukum menjadi sembarang politik (hukum)?
    Apakah ada segi positifnya memutarbalikkan negara menjadi sembarang negara (politik) kekuasaan?
    Manakah yang primer untuk segala Rechtssaat?.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s