Politisasi Beras yang Tak Berkesudahan

famine4Masih segar dalam ingatan kita, kisruh padi Super Toy HL-2, yang menyeret nama presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maksud hati hendak mengungguli kelompok oposisi, yang sebelumnya telah menggelontorkan varietas padi “Emespe”, akan tetapi nasib baik rupanya belum menyertai. Perang politik dengan instrument beras, nampaknya sudah kembali menggejala, setelah terlelap sepuluh tahun lamanya, pascatumbangnya pemerintahan Soeharto. Beras memang menjadi salah satu instrument penting yang turut menguatkan cengkraman politik rezim Orde Baru. Beragam kebijakan pangan yang dicetuskan pemerintahan Soeharto, tak pernah luput dari soal perberasan. Hingga singgasana Orde Baru yang sudah dibangun sekian lama, pun runtuh akibat tak lagi mampu berkompromi dengan beras. Sekarang, beras kembali menjadi makhluk seksi, yang mampu mendongkrak popularitas politik seseorang dan sekaligus menjatuhkannya.

Sebagai penganan pokok masyarakat Indonesia, beras mempunyai nilai strategis dan vital untuk menggerakkan aktivitas pembangunan, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Beras tidak hanya menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi semata, akan tetapi telah menjadi suatu komoditas yang bernilai politis. Defisit beras dapat berakibat luas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga negara perlu terlibat dalam pengaturan beras. Melalui berbagai macam produk kebijakan, negara berperan penting dalam menjamin suatu kondisi kecukupan pangan, khususnya beras. Sebab negara memiliki otoritas untuk mengkonsolidasikan berbagai macam sumberdaya ekonomi dan politik yang tersedia, untuk kepentingan tersebut. Beras ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat basis material negara, guna menjalankan fungsi reproduksi social. Artinya, beras berguna untuk menjawab kebutuhan politis dari negara, sekaligus sarana reproduksi sistem. Kebijakan sector pangan, utamanya beras di Indonesia, akan berkait erat dengan kemajuan sector lainnya, yang berimplikasi pada masiffnya gerak pembangunan ekonomi. Efek lebih lanjut, keberhasilan pembangunan sector pangan bermanfaat dalam menjaga stabilitas perekonomian negara, khususnya melalui kebijakan pengendalian inflasi dan politik harga.[1]

Begitu pentingnya peranan beras dalam kehidupan politik kenegaraan, termasuk di dalamnya upaya menjaga stabilitas keamanan internal negara, dari gejolak amarah massa kelaparan, mengharuskan rezim berkuasa, terus menghamba pada beras. Politisasi beras sebenarnya telah terjadi di tanah air semenjak lama, dimulai pada masa kerajaan-kerajaan konsentris, yang beberapa rajanya men-declare dirinya sebagai rezim agraris. Beras menjadi pijakan politik utama bagi raja dalam menjalankan kekuasaannya. Coba kita tengok periode Mataram Islam, maka akan tampak bagaimana raja berkuasa menjadikan beras sebagai basis legitimasi kekuasaannya. Kerajaan sangat berperan penting dalam penentuan harga beras, karena perihal harga beras akan berkait erat dengan pengakuan kawula pada rajanya.

Pada zaman kolonialisme Belanda, ketercukupan beras berkorelasi positif dengan ketercukupan tenaga buruh murah. Pemerintahan kolonial berkepentingan untuk mendapatkan tenaga buruh murah, guna dipekerjakan di perkebunan yang menghasilkan komoditas ekspor. Oleh karena itu, harga beras senantiasa ditekan serendah mungkin, agar masyarakat bisa dengan mudah diserap tenaganya sebagai pekerja perkebunan. Bahkan ketika terjadi krisis beras pada 1863, pemerintah kolonial berinisiatif menghapuskan bea masuk impor beras dengan tujuan menjaga ketersediaan tenaga buruh murah.[2] Pada masa Jepang, intensifikasi pertanian beras mulai dilakukan dengan memperkenalkan varietas padi baru bagi petani Jawa. Jepang mengenalkan viretas padai Horai, dari Taiwan, yang termasuk jenis padi Indica. Benih varietas ini untuk menggantikan varietas local Cere dan Bulu, yang produktifitasnya rendah. Namun demikian, intensifikasi pertanian beras ini, pada dasarnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perang bala tentara Jepang.[3] Periode awal kemerdekaan, selain diliputi semangat untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, politisasi beras juga tak lepas dari kebijakan kekuasaan. Soekarno berusaha keras melakukan upaya pemenuhan pangan masyarakat, sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Langkah taktis yang dilakukan antara lain dengan cara memasukkan beras sebagai komponen gaji bulanan pegawai negeri dan tentara. Tindakan ini diambil demi memproteksi kekuasaannya dengan mengambil hati para aparat negara. Soeharto, secara tegas menyatakan, bahwa kebijakan pangan Orde Baru ialah kebijakan beras. Beras menjadi alat atau bahkan system untuk menguatkan dominasi kekuasaan rezim militer Soeharto.[4]

Selain berkait erat dengan pengamanan stabilitas internal negara, beras juga memiliki relasi kuat dengan penciptaan stabilitas eksternal. Artinya, keamanan nasional suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh ketercukupan pangan di negara bersangkutan, beras dalam kasus Indonesia. Dalam teori Morgenthau, pangan ditempatkan sebagai salah satu unsure inti kekuatan nasional, yang akan berpengaruh penting terhadap stabilitas keamanan serta kedaulatan suatu negara. Teori Morgenthau ini mendasarkan pada situasi Perang Dunia II, ketika Inggris dan Jerman harus merebutkan sumber pangan, demi melanjutkan ekssistensi negara mereka. Negara yang tak mampu berswasembada pangan, dipaksa untuk mencurahkan seluruh energy nasional dan politik luar negerinya, guna mencukupi kebutuhan pangan dalam negerinya. Akibatnya, politik luar negeri mereka harus senantiasa lunak (soft), agar kedermawanan internasional tetap terjaga. Berbeda dengan negara yang berswasembada pangan, mereka tak perlu mencurahkan politik luar negerinya, untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya, agar terbebas dari kelaparan. Negara semacam ini, menerapkan kebijakan luar negeri secara keras dan langsung menuju sasaran. Dari pembacaan tersebut, dapat disipmulkan, swasembada pangan adalah sebuah kekuatan besar bagi negara, dan sebaliknya, kelangkaan pangan yang permanen, akan berimbas pula pada kelemahan permanen politik internasional suatu negara.[5] Karenanya, beras menjadi factor penting dalam politik nasional Indonesia, sebab menyeret banyak sector, dan memiliki implikasi luar biasa pula, jika tidak dikelola secara baik.

Ketergantungan pada beras sebenarnya dapat dikurangi, atau bahkan dilepaskan sama sekali, melalui politik diversivikasi pangan yang dijalankan secara massif. Revolusi hijau yang dijalankan Orde Baru telah memaksa Indonesia untuk melakukan pemenuhan pangan pada satu komoditas saja, beras. Akibatnya, pangan-pangan local yang biasa dikonsumsi masyarakat local (indigenous) ditiadakan, diseragamkan dengan beras. Efeknya pemenuhan hak atas pangan tidak pernah berjalan maksimal, sebab mereka dipaksa mengonsumsi beras, sementara beras sulit diakses, meski tersedia melimpah di pasar. Model pemenuhan pangan macam inilah yang kemudian dikritik Sen. Sen mengungkapkan, bahwa bencana kelaparan bukan mutlak diakibatkan oleh menurunnya produksi makanan, tetapi oleh makanisme sosial politik yang berakibat pada kurangnya hak pertukaran (exchange entitlement) bagi kelompok penduduk miskin dan kaum rentan lainnya (vulnerable). Pangan sebenarnya tersedia melimpah, artinya ketahanan pangan terjamin, namun kelompok rentan tidak memiliki akses terhadap pangan, karena mereka tidak mendapatkan pengakuan hak.[6]

Oleh sebab itu, demi menghapus dominasi dan politisasi beras yang tak berkesudahan, perlu diserahkan daulat rakyat atas pangan. Artinya, harus ada hak rakyat untuk menentukan kebijakan dan strategi atas produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan, dan ada jaminan pemenuhan hak atas pangan bagi seluruh warganegara. Keragaman dan kearifan budaya harus pula dijunjung tinggi, khususnya terkait dengan apa yang biasa dikonsumsi oleh masing-masing kelompok masyarakat, serta bagaimana cara pemenuhannya.[7] Melalui cara ini, setidaknya hegemoni beras bisa ditiadakan, dan upaya pemenuhan hak atas pangan pun diharapkan dapat berjalan lebih baik, Sekaligus menjadi ikhtiar untuk mengembalikan kedaulatan nasional secara penuh.(*)

Tulisan ini dipublikasikan pada Buletin ASASI ELSAM Edisi September-Oktober 2008


[1] Wahyudi Djafar, Hak Atas Pangan Sekedar Mimpi, Koran Jakarta, Selasa 15 Juli 2008.

[2] Wahyudi Djafar, Membongkar Hegemoni Beras, Koran SINDO, Selasa 25 Maret 2008.

[3] Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945, (Jakarta: Grasindo, 1993), hal. 3.

[4] Leon A. Mears dan Sidik Moeljono, Kebijaksanaan Pangan, dalam Anne Booth dan Peter McCawley (penyunting), Ekonomi Orde Baru, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 32-40.

[5] Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa (terj. Buku Pertama), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), hal. 174-175.

[6] Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, (Oxford: Clarendon Press, 1982), hal. 52-85.

[7] Konsep ini dikenal dengan konsep “kedaulatan pangan,” yang pertama kali dipopulerkan oleh organisasi petani internasional, La Via Campesina, saat Deklarasi Tlaxcala di Mexico. Selanjutnya konsep ini dilegitimasi pada World Forum on Food Souverignty di Havana, Kuba, 2001.

One thought on “Politisasi Beras yang Tak Berkesudahan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s