Salah Jalan Penentang Satgas

Dalam gegap gempita pujian, atas keberhasilan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, membongkar kasus-kasus publik, yang melibatkan mafia kakap, tiba-tiba sekelompok orang mempersoalkan keberadaan satuan ini. Mereka beralasan, Satgas hanyalah pemoles citra Presiden, yang tidak mampu menyelesaikan beragam persoalan hukum di sekelilingnya.

Legalitas Keppres No. 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, digugat, melalui pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung. Padahal, sebagian orang di negeri ini, begitu menaruh harap pada satuan ini. Keberhasilan Satgas menyeret sejumlah nama dalam deretan penegak hukum, dan pejabat publik lainnya, menjadi orang pesakitan, telah melahirkan ekspektasi tersendiri, mengingat seringnya kebuntuan hukum di negeri ini.

Perubahan Pengertian

Ketika Orde Baru berkuasa, ada ambiguitas tafsir tentang Keputusan Presiden. Apakah dimaknai sebagai beschiking (keputusan), atau regeling (peraturan)? Centang-perenang ini terjadi karena Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, tidak memberikan pembedaan tegas antara peraturan dengan keputusan. Bahkan dalam hirarki perundang-undangan kala itu, tidak dikenal peristilahan ‘peraturan presiden’, hanya dikenal ‘keputusan presiden’ dan ‘instruksi presiden’.

Akibat ketiadaan aturan itu, keputusan yang dikeluarkan presiden acapkali bersifat mengatur (regeling), meski bentuknya keputusan (beschiking). Kemudian melalui Tap MPR No. III/MPR/2000, MPR menegaskan bahwa Keputusan Presiden yang termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, hanyalah yang bersifat mengatur. Sementara keberadaan Instruksi Presiden ditiadakan, karena seringkali digunakan sebagai instrumen penyimpangan oleh presiden berkuasa.

Adalah Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2004, yang kemudian mengubah peristilahan ‘Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur’, menjadi ‘Peraturan Presiden’. Sedangkan Keputusan Presiden menjadi kewenangan presiden, sebagai pemimpin tertinggi eksekutif, untuk mengeluarkan keputusan (beschiking), yang sifatnya konkret, individual, dan final. Artinya, Keputusan Presiden merupakan bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara, yang tidak bersifat mengatur.

Pasal 1 ayat (3) UU No. 5/1986, memberikan pengertian pada Keputusan TUN, sebagai “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Kemudian, terhadap Keputuasan Presiden yang dikeluarkan sebelum lahirnya UU No. 10/2004, dalam Pasal 56 UU tersebut ditegaskan, harus dibaca sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Artinya, Keppres yang dapat dimaknai sebagai peraturan (regeling), hanyalah Keppres yang lahir sebelum UU No. 10/2004. Seluruh Keppres yang lahir setelahnya, berwatak beschiking, yang tidak bersifat mengatur. Sedangkan untuk hal-hal yang sifatnya mengatur, harus diatur dalam bentuk Peraturan Presiden.

Bukan Peraturan

Dalam Keppres pembentukan Satgas, disebutkan tugas Satgas meliputi fungsi koordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan, agar pemberantasan mafia hukum berjalan efektif. Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Satgas diberi wewenang untuk melakukan penelaahan, penelitian, dan tindakan lainnya, guna mendapatkan informasi terkait mafia hukum. Selain itu, Satgas juga dimungkinkan untuk bekerja sama dengan institusi negara yang lain, dalam memberantas mafia hukum.

Meskipun bilamana membaca substansi Keppres No. 37/2009 di atas, seperti bernada mengatur, namun penunjukan individu-individu tertentu sebagai anggota Satgas, sudah menegaskan bahwa Keppres tersebut bersifat konkret, individual, dan final. Pengaturan di dalam peraturan perundangan juga kian menguatkan, jika Keppres sifatnya tidak mengatur.

Dari situ terlihat betapa sempitnya ruang lingkup kerja Satgas. Satuan ini hanya dapat menjalankan fungsinya pada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan intitusi pemerintahan lainnya, yang berada di bawah kuasa Presiden. Satgas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembersihan mafia hukum, yang bercokol pada lembaga-lembaga judicial dan non-eksekutif lainnya.

Permohonan Salah Alamat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 A UUD 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berada pada Mahkamah Agung. Menurut Pasal 31 ayat (3) UU No. 5/2004 tentang Perubahan UU No. 14/1985 tentang MA, pengujian ini dapat dilakukan baik berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat kasasi, maupun berdasarkan permohonan langsung kepada MA.

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, adalah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai ketentuan UU No. 5/1986. Terhadap sengketa TUN, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah pengujian (review), tetapi dikenal dengan istilah gugatan. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 5/1986 dijelaskan, “gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

Dari uraian di atas, lepas dari alasan apa pun yang melatarbelakanginya, pihak-pihak yang mempersoalkan keberadan Satgas, seharusnya membawanya  kepada PTUN. Untuk menggugat Presiden selaku Pejabat TUN, yang memiliki kewenangan mengeluarkan Keputusan TUN dimaksud.

Pengkhususan Kewenangan

Menanggapi pro-kontra di masyarakat, perihal keberadaan satuan ini, Satgas sebaiknya juga mengevaluasi diri. Belajar dari Senate Special Committee to Investigate Organized Crime yang pernah dibentuk di Amerika Serikat, seharusnya Satgas pemberantasan mafia hukum, memiliki pola kerja berbeda dengan institusi penegak hukum. Bukan melakukan penindakan kasus per-kasus, tetapi melakukan pembenahan dan perbaikan sistem dalam berhukum, yang selama ini memberi celah bagi tumbuhnya praktik mafia hukum.

Satgas juga harus bekerjasma secara terus-menerus dengan komisi-komisi negara yang dibentuk dalam rangka membantu (auxiliary agencies) mempercepat perbaikan sistem dan penegakan hukum. Harus diingat, kewenangan Satgas terbatas pada tugas pemberantasan mafia hukum. Bukan melakukan pengawasan dan perbaikan sistem hukum secara umum dan menyeluruh. Penegasan ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan Satgas, khususnya dengan Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. []

Pertama kali dipublikasikan dalam http://www.primaironline.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s