Catatan Putusan Pengujian UU No. 8/2011 tentang Perubahan UU No. 24/2003 tentang MK

Selasa, 18 Oktober 2011 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan atas perkara permohonan pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut sebagaimana diajukan oleh pemohon perkara No. 48/PUU-IX/2011 dan perkara No. 49/PUU-IX/2011. Dalam pengujian ini, sedikitnya 17 ketentuan yang tersebar di 10 pasal UU No. 8 Tahun 2011 dilakukan pengujian, dan MK mengabulkan 16 ketentuan diantaranya. Secara ringkas pokok-pokok isi putusan MK adalah sebagai berikut:

Terhadap pengajuan permohonan pengujian UU MK, yang berarti MK menguji undang-undang yang mengatur dirinya sendiri, meski ada kekhawatiran dari publik soal netralitas dan independensi MK dalam memeriksa perkara ini, MK memberikan setidaknya tiga argumen konstitusional, yang menjadi alasan bahwa MK harus tetap memeriksa perkara ini:

  • Bahwa tidak ada forum lain, selain MK, yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
  • Bahwa pada asas dan prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, seperti juga diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada atau tidak cukup hukum yang mengaturnya.
  • Untuk kepentingan konstitusionalitas bangsa, maka sesuai dengan mandat pasal 24C UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan turunannya, MK harus tetap memeriksa permohonan pengujian UU MK terhadap UUD 1945.

Terkait dengan materi UU No. 8 Tahun 2011, putusan MK menyatakan:

  1. MK menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini mengatur mengenai mekanisme seleksi Ketua dan Wakil Ketua MK, yang hanya membolehkan dilakukan dalam satu kali rapat dan satu kali putaran. Menurut MK ketentuan ini telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena secara praktik tidak akan mungkin bisa dilaksanakan (lih. Hal 66 Putusan).
  2. MK menyatakan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22 A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut MK ketentuan Pasal 10 yang menempatkan materi penjelasan di dalam batang tubuh, adalah suatu bentuk ‘kekeliruan atau kesalahan legislasi’. Ketentuan penjelasan seharusnya ditempatkan di dalam bagian penjelasan suatu undang-undang, bukan di dalam batang tubuh. Selian itu, Ketentuan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentan MK, yang materinya mengatur tentang kewenangan MK, sampai sekarang juga masih berlaku. Sehingga tidak tepat jika ketentuan Pasal 10 kemudian tiba-tiba memunculkan ketentuan baru yang isinya seharusnya di Penjelasan (lih. Hal 68 Putusan).
  3. MK menolak permohonan pengujian ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d, yang pada intinya mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi seorang calon hakim konstitusi. Ketentuan ini mengubah syarat umur calon hakim konstitusi, dari 40 tahun menjadi 47 tahun. Menurut MK, pengaturan ini adalah bentuk opened legal policy (kebijakan hukum yang terbuka) pembentuk undang-undang, yang sewaktu-waktu bisa diubah, menurut perkembangan yang ada (lih. Hal 69 Putusan).
  4. MK menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h  sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal ini jelas memperlihatkan suatu watak pengaturan yang diskriminatif, karena bagi mereka yang pernah menjadi pejabat negara, meskipun belum memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum dan tata negara, kemudian bisa mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi. Padahal tentu tidak semua pejabat negara memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan tata negara (lih. Hal 69 putusan).
  5. MK menyatakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa hakim konstitusi pengganti, hanya meneruskan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Ketentuan ini menunjukan bahwa DPR hendak menerapkan ketentuan PAW (pergantian antar waktu) yang ada di DPR, ke MK. Padahal dalam PAW di DPR, tidak memerlukan suatu seleksi baru, karena anggota DPR yang menggantikan, dipilih bersamaan pada saat pemilihan umum. Sementara hakim konstitusi, harus melalui tahapan seleksi dan memenuhi persyaratan yang sama dengan hakim konstitusi yang digantikannya, sehingga tidak adil bilamana yang bersangkutan hanya meneruskan sisa masa jabatan hakim yang digantikannya. Sebagai catatan juga, jangan sampai juga periodesasi hakim di MK mengikuti periodesasi politik di DPR. Selain itu dalam menjalankan fungsinya, MK juga membutuhkan konsistensi dan kesinambungan, sehingga bila mengikuti periodesasi politik, akan ada kekosongan hakim konstitusi dalam waktu yang bersaman (lih. Hal 70 putusan).
  6. MK menyatakan ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),  Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini mengatur tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstutisi, yang di dalamnya memasukan unsur DPR, Pemerintah, dan MA, sebagai lembaga pengusul calon hakim konstitusi. Ketentuan ini jelas akan mengganggu independensi dan imparsialitas MK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya (lih. Hal 71-73 putusan).
  7. MK menyatakan ketentuan Pasal 45A jo. Pasal 57 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal inilah yang melarang MK untuk melakukan ultra petita dalam putusannnya, padalah dalam praktiknya selama ini, ultra petita justru telah memberikan kemanfaatan yang luas bagi kehidupan ketatanegaraan, seperti pada kasus pengujian UU Pemilu, dimana MK membolehkan penggunaan KTP sebagai syarat menggunakan hak suara. Selain itu, pada prinsipnya ultra petita juga hanya dilarang dalam ranah peradilan perdata, kerena sengketanya antar individu, sedangkan dalam ranah peradilan tata negara tidak ada larangan secara prinsipil. Justru kalau ultara petita dilarang malah dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi publik yang lebih luas. Bahwa kewenangan judicial review sendiri hadir dari suatu ultra petita, dalam perkara Merbury vs. Madison, di Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat.
  8. MK menyatakan ketentuan Pasal 50A UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal ini melarang MK menggunakan undang-undang lain, sebagai pijakan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang lainnya. Padahal untuk melakukan pengujian terhadap suatau undang-undang tertentu, MK perlu mempertimbangkan juga undang-undang yang terkait, demi terciptanya harmonisasi, sehingga kalau itu dilarang malah akan menimbulkan kesemrawutan hukum.
  9. MK menyatakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Perubahan UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal ini intinya mengatakan, “Jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan MK…”. ketentuan tersebut jelas telah mengingkari sifat putusan MK itu sendiri, yang bersifat final dan mengikat (final and binding), yang di dalamnya salah satunya mengandung sifat eksekutorial, yang artinya haru segera dilakukan eksekusi. Sehingga menjadi pertanyaan besar, kalau putusan MK hanya akan dieksekusi, jikalau pemerintah dan DPR merasa perlu saja. Munculnya ketentuan ini mencerminkan bagaiaman Pemerintah dan DPR selama ini, yang sangat lambat dalam merespon amar dari putusan MK, untuk melakukan amandemen terhadap suatu undang-undang.
  10. MK menyatakan ketentuan Pasal 87  Perubahan UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini mengatur tentang ketentuan peralihan, yang seharusnya ditujukan untuk adanya suatau kepastian hukum, tetapi pada kenyataannya justru munculnya aturan peralihan ini, telah melahirkan suatu kondisi ketidakpastian hukum.

Keluarnya putusan ini, kian memperlihatkan dengan jelas, betapa buruknya kualitas legislasi DPR dan pemerintah, dalam pembentukan suatu undang-undang. Khusus untuk revisi UU MK, semangat yang ada di pembentuk undang-undang, justru semangat untuk membatasi MK, yang justru potensial akan menghambat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan betapa kurangnya pemahaman pembentuk undang-undang, tentang arti penting dan maksud dari suatu mekanisme pengujian undang-undang (judicial review), sebagai alat dari bangunan sistem cheks and balances yang dianut oleh suatau negara yang menganut paham demokrasi konstitusional. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2011 juga memperlihatkan betapa pembentuk undang-undang tidak mencermati dan mengakomodasi realitas dan kebutuhan ketatanegaraan kekinian, sehinga aturan yang dilahirkan justru menjauh dari kebutuhan dewasa ini. Bangunan ketatanegaraan yang berprinsip pada konstitusionalisme, yang sudah dibangun dalam satu dasawarsa terakhir, pasca-amandemen konstitusi, menjadi terancam, bilamana beberapa ketentuan di dalam UU No. 8 Tahun 2011 tersebut tidak dibatalkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s