Dapil luar negeri dan pemenuhan hak politik warga negara

Beberapa waktu lalu, saya bersama dengan Veri Junaidi, Anggara dan Ibnu Hastomo, kebetulan mendapatkan kuasa dari sejumlah warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Diaspora Indonesia, untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Isunya cukup menarik, pemohon yang kesemuanya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, meminta pembentukan daerah pemilihan (Dapil luar negeri) dalam UU Pemilu, sehingga nantinya ada anggota DPR yang khusus mewakili warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.

Continue reading “Dapil luar negeri dan pemenuhan hak politik warga negara”

Mempertahankan Konstitusionalisme Pancasila

Beberapa orang tokoh pendiri bangsa (founding peoples) dikenal memiliki andil yang signifikan dalam sejarah pembentukan konstitusi Indonesia. Diantaranya adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohamad Hatta, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Dengan latar belakang, dan analisis pemikiran yang berbeda, masing-masing tokoh tersebut memberikan konstribusi luar biasa dalam membidani lahirnya UUD 1945. Perbedaan kiblat konstitusionalisme yang mereka anut, bertemu pada satu titik yang melahirkan sebuah magnum opus, sebagai pondasi bangunan kenegaraan Indonesia. Dari sekian tokoh, Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang dianggap paling kontroversial, selama berlangsungnya proses penyusunan UUD 1945. Muh. Yamin dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat, pada 23 Agustus 1903. Ijazah Meester in de Rechten diperolehnya pada 1932, setelah menyelesaikan pendidikan Rechthogeschool di Jakarta. Yamin turut serta dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.

Continue reading “Mempertahankan Konstitusionalisme Pancasila”

Pemikiran tentang Kedaulatan (Souvereignty)

liberation_smallKonsep modern tentang kedaulatan, pertama kali mengemuka pada akhir abad ke enam belas, sebagai tanggapan atas fenomena kemunculan negara teritorial. Gagasan teoritik tentang kedaulatan pada mulanya dikemukakan oleh Jean Bodin, salah seorang pemikir renaissance asal Prancis, pada 1576, melalui karangannya, “Les Six Livres de la Republique.” Bodin menafsirkan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi terhadap warganegara dan rakyat-rakyatnya, tanpa dibatasi oleh undang-undang. Dari penafsiran terlihat jelas, bahwa kemunculan konsepsi kedaulatan adalah berangkat dari fakta politik yang mendasar saat itu, yaitu lahirnya negara. Tentang negara, Bodin banyak merujuk pendapat Aristoteles, ia memaknai negara sebagai keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal budi seorang penguasa yang berdaulat.[1] Negara berbeda dengan masyarakat lainnya, karena adanya summa potestas (kekuasaan tertinggi). Menurut Bodin, salah satu aspek kedaulatan ialah kekuasaan untuk menjadikan hukum sebagai cara untuk mengefektifkan kehendak kedaulatan, karenanya Bodin kemudian menyamakan antara undang-undang dengan hukum.[2] Pemikiran Bodin ini selanjutnya diperkuat oleh Thomas Hobbes, meski dengan memberi beberapa catatan.

Continue reading “Pemikiran tentang Kedaulatan (Souvereignty)”

Mengapa Harus ke Barat?

Semenjak lama, pemikir orientalis telah berusaha keras untuk melakukan dikotomi antara Timur dengan Barat. Barat identik dengan kemajuan, kaya, dan berpendidikan tinggi. Sedangkan Timur selalu diasosiasikan dengan keterbelakangan, tergantung, dan miskin. Pada sisi tertentu disparitas antara Timur dan Barat memang benar ada, meskipun sebenarnya, mayoritas pembedaan itu lebih banyak direkayasa, sebagai bagian dari sekenario besar kolonialisme, Barat—Eropa terhadap Timur—Asia. Pemikiran tersebut, berusaha memberi legitimasi, bahwa Barat adalah lebih tinggi, lebih berbudaya, dan Timur harus selalu berkaca padanya—Barat. Dengan kerangka pikir orientalis, Timur akan terus-menerus merasa, kerdil, terbelakang, dan tak dapat hidup tanpa bantuan Barat. Paradigma semacam ini, tentunya tak layak untuk terus dipertahankan pada masa sekarang, karena hanya akan menguatkan teori ketergantungan, yang memang diciptakan oleh Barat.

Continue reading “Mengapa Harus ke Barat?”

Kemunduran Pancasila: Gagal Tafsir Nasionalisme Indonesia

Benar, bahwa Indonesia ialah sebuah negara yang majemuk dan multikultural, sebab Indonesia dibentuk dari berbagai macam bangsa, yang memiliki budaya, hukum, kebiasaan, bahasa, dan adat istiadat yang beraneka ragam. Selama ini sepertinya terjadi gagal tafsir atas model negara bangsa Indonesia, negara agaknya tak mau mengakui keberadaan berbagai macam bangsa yang hidup dalam cangkang Indonesia, dan yang mereka akui ialah sebuah konsep tentang bangsa Indonesia, padahal, bangsa Indonesia itu tidaklah ada. Indonesia hanyalah sebuah negara, yang terdiri dari berbagai macam bangsa, bangsa Aceh, bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Dayak, bangsa Bugis, bangsa Timor, bangsa Papua, dan lain sebagainya.

Continue reading “Kemunduran Pancasila: Gagal Tafsir Nasionalisme Indonesia”