Problematika Blokir Internet

IMG-20160226-WA011_edit (1)Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai pemblokiran konten internet kembali menyeruak ke publik. Keriuhan ini terutama pasca penutupan sejumlah situs yang kontennya dinilai mengandung muatan radikalisme/terorisme, serta rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup beberapa layanan media sosial, termasuk layanan video, karena dinilai tidak bersih dari muatan pornografi.

Continue reading “Problematika Blokir Internet”

Pilkada law: Betrayal of democracy, Constitution

humanrights3Last week, 226 lawmakers put an end to the direct election of governors, mayors and regents. The new Regional Elections (Pilkada) Law will authorize legislative bodies to nominate and select the candidates for local leaders. Gone are the days when the people were directly involved in the election process. Gone are the days when independent candidates had an equal chance to compete with party-backed hopefuls.

Continue reading “Pilkada law: Betrayal of democracy, Constitution”

Praktik surveillance di Indonesia, seberapa jauh?

WikiLeaks Spy Files GAMMA.mp4_snapshot_00.51_[2013.11.26_06.31.55]Akhir-akhir ini pemberitaan media ramai dengan terkuaknya praktik intersepsi komunikasi yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Awal mula informasi ini berasal dari publikasi majalah Der Spiegel di Jerman, yang menerbitkan dokumen-dokumen dari Edward J. Snowden, mantan kontraktor National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. Tidak hanya tindakan penyadapan telepon terhadap Presiden Yuhoyono dan orang-orang di lingkarannya, berdasarkan dokumen Snowden, Der Spiegel mempublikasikan pula dokumen rahasia NSA lainnya yang menguraikan kemampuan unit Special Collection Service (SCS).[1]

Continue reading “Praktik surveillance di Indonesia, seberapa jauh?”

UU Ormas dan pembangkangan sipil: sebuah ulasan singkat

OrmasBaru-baru ini setelah disahkannya RUU Ormas menjadi undang-undang, muncul wacana publik untuk melakukan pembangkangan sipil (civil disobedience) terhadap berlakunya undang-undang ini. Sederhananya, publik akan didorong untuk melakukan aksi ketidakpatuhan terhadap perintah dari UU Ormas. Pembangkangan sipil sebagai sebuah gerakan ketidaktaatan hukum untuk tujuan perubahan sosial yang lebih vital, memang dibenarkan dalam era demokrasi.

Continue reading “UU Ormas dan pembangkangan sipil: sebuah ulasan singkat”

Human rights protection after reform, on the shadow of failure?

DSC_0205It has been fifteen years after Indonesia witnessed one of its most crucial moments as a democratic country. The May 1998 political reform gave a lot of hopes, particularly on the protection and fulfillment of human rights. The hopes, however, remain grim. While Heinz Klug (2003) states that adopting the human rights principles is among the most important phases during the democratic transition, what we have seen today, even if it is a bitter pill to swallow, is the possibility for us to go back to authoritarianism.

Continue reading “Human rights protection after reform, on the shadow of failure?”

Dapil luar negeri dan pemenuhan hak politik warga negara

Beberapa waktu lalu, saya bersama dengan Veri Junaidi, Anggara dan Ibnu Hastomo, kebetulan mendapatkan kuasa dari sejumlah warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Diaspora Indonesia, untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Isunya cukup menarik, pemohon yang kesemuanya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, meminta pembentukan daerah pemilihan (Dapil luar negeri) dalam UU Pemilu, sehingga nantinya ada anggota DPR yang khusus mewakili warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.

Continue reading “Dapil luar negeri dan pemenuhan hak politik warga negara”

Mapping Political Supports to Resolve the Past

This nation has released itself from the clench of an authoritarian regime for more than a decade, however, various issues inherited, as a result of policies made in the past, were still attached in the nation’s journey. One of the main factors of the continuance of the past problems, in daily life, was the unclear solution to deal with some mistakes committed in the past. Many past human rights abuses have remained unresolved until today. More details click here

Menyelesaikan Masa Lalu, Memulihkan Aceh Sepenuhnya

Bermula dari mansion tua, milik pemerintah Finlandia, yang selalu tertutup salju ketika musim dingin tiba, di Vantaa, 25 kilometer dari Helsinki, ibu kota Finlandia, perundingan damai Aceh dimulai. Dalam mansion yang terletak di tepian sungai, yang mengaliri kota Vantaa ini, berlangsung lima kali putaran perundingan damai, antara delegasi pemerintah RI dan delegasi Gerekan Aceh Merdeka (GAM). Delegasi republik dipimpin oleh Menkumham Hamid Awaludin, sementara delegasi GAM dipimpin Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud. Selengkapnya di sini

Dari Demokrasi Ke Doi-Krasi: Tentang Hilangnya Rasa Politik

Hujan akhir Januari menyambut kedatangan Penulis di Bumi Nyiur Melambai, Kota Manado. Hari itu, Penulis sengaja datang, dalam rangka pelaksanaan riset lapangan, mengenai masalah-masalah dan pilihan strategi pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya, yang diselenggarakan oleh Demos. Sekeluar dari Bandara Sam Ratulangi, ratusan baliho bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, nampak terpampang sepanjang jalan hingga pusat kota Manado. Dari informasi yang diperoleh, pada medio 2010 ini, Kota Manado dan Propinsi Sulawesi Utara, akan melangsungkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Continue reading “Dari Demokrasi Ke Doi-Krasi: Tentang Hilangnya Rasa Politik”

Mempertahankan Konstitusionalisme Pancasila

Beberapa orang tokoh pendiri bangsa (founding peoples) dikenal memiliki andil yang signifikan dalam sejarah pembentukan konstitusi Indonesia. Diantaranya adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohamad Hatta, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Dengan latar belakang, dan analisis pemikiran yang berbeda, masing-masing tokoh tersebut memberikan konstribusi luar biasa dalam membidani lahirnya UUD 1945. Perbedaan kiblat konstitusionalisme yang mereka anut, bertemu pada satu titik yang melahirkan sebuah magnum opus, sebagai pondasi bangunan kenegaraan Indonesia. Dari sekian tokoh, Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang dianggap paling kontroversial, selama berlangsungnya proses penyusunan UUD 1945. Muh. Yamin dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat, pada 23 Agustus 1903. Ijazah Meester in de Rechten diperolehnya pada 1932, setelah menyelesaikan pendidikan Rechthogeschool di Jakarta. Yamin turut serta dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.

Continue reading “Mempertahankan Konstitusionalisme Pancasila”