Kita Perlu UU Perlindungan Data Pribadi

BeFunky_Summer1_1Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka, terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP), serta rencana kepolisian untuk membangun Indonesia Automatic Fingerprints Identification System (INAFIS). Untungnya polisi kemudian membatalkan rencana tersebut, karena dianggap tumpang tindih dengan program e-KTP. Selain program perekaman data pribadi oleh pemerintah, perekaman juga dilakukan oleh swasta, seperti bank dan penyedia layanan telekomunisi. Terkait hal ini, beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya informasi mengenai dugaan bocornya 25 juta data pelanggan telepon seluler.

Read More »

UU Ormas dan pembangkangan sipil: sebuah ulasan singkat

OrmasBaru-baru ini setelah disahkannya RUU Ormas menjadi undang-undang, muncul wacana publik untuk melakukan pembangkangan sipil (civil disobedience) terhadap berlakunya undang-undang ini. Sederhananya, publik akan didorong untuk melakukan aksi ketidakpatuhan terhadap perintah dari UU Ormas. Pembangkangan sipil sebagai sebuah gerakan ketidaktaatan hukum untuk tujuan perubahan sosial yang lebih vital, memang dibenarkan dalam era demokrasi.

Read More »

Human rights protection after reform, on the shadow of failure?

DSC_0205It has been fifteen years after Indonesia witnessed one of its most crucial moments as a democratic country. The May 1998 political reform gave a lot of hopes, particularly on the protection and fulfillment of human rights. The hopes, however, remain grim. While Heinz Klug (2003) states that adopting the human rights principles is among the most important phases during the democratic transition, what we have seen today, even if it is a bitter pill to swallow, is the possibility for us to go back to authoritarianism.

Read More »

Menyoroti kinerja legislasi DPR dalam perlindungan HAM

Tahun 2012 memang diramaikan dengan pembahasan sejumlah RUU yang materinya kontroversial, karena cenderung membatasi kebebasan sipil dan tidak sejalan dengan keharusan perlindungan hak asasi manusia. Dalam bidang keamanan misalnya, meneruskan pengesahan RUU Intelijen Negara pada 2011, tahun 2012 dilanjutkan dengan pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial dan RUU Keamanan Nasional. Pembahasan dua RUU tersebut cukup menyedot perhatian publik dikarenakan materinya yang berpotensi mengancam kebebasan sipil. Meski menuai kecaman, DPR dan Pemerintah akhirnya mengesahkan RUU Penanganan Konflik Sosial pada April 2012, menjadi UU No. 7 Tahun 2012. Sedangkan RUU Keamanan Nasional pembahasannya dilanjutkan pada tahun 2013.

Read More »

Protecting privacy rights from wiretapping

BeFunky_Cooler_2.jpgDebates over the interception of communication have recently heated up. This is a result of intense wiretapping practices conducted by law enforcement agencies in their effort to uncover crimes, especially of the organized and transnational variety. Discourses pushing for the harmonization of wiretapping-related regulations have emerged ever since the Constitutional Court mandated in its judicial review of the 2008 Information and Electronic Transaction Law that the state should enforce a single and centralized rule on wiretapping.

Read More »

Dapil luar negeri dan pemenuhan hak politik warga negara

Beberapa waktu lalu, saya bersama dengan Veri Junaidi, Anggara dan Ibnu Hastomo, kebetulan mendapatkan kuasa dari sejumlah warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Diaspora Indonesia, untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Isunya cukup menarik, pemohon yang kesemuanya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, meminta pembentukan daerah pemilihan (Dapil luar negeri) dalam UU Pemilu, sehingga nantinya ada anggota DPR yang khusus mewakili warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.

Read More »

INDONESIA: Court’s judgment on Intelligent Law reflects the state’s adherence to the rule by law

An interview with Wahyudi Djafar published by the Asian Human Rights Commission. Wahyudi Djafar, a lawyer and researcher at the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) in Indonesia spoke to the Asian Human Rights Commission (AHRC) on the recent judgment of the Constitutional Court concerning the Law on Intelligent. He also shared his observation as well as experience on human rights and legislation trend in the country.

Read More »

Catatan atas putusan pengujian UU Intelijen Negara

Rabu petang, 10 Oktober 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam putusannya MK menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan para pemohon. Menurut MK, UU Intelijen Negara sudah sejalan dengan UUD 1945. Menyikapi putusan tersebut kami dari pemohon memliki sejumlah cacatan atas argumentasi dan pertimbangan hukum yang dikemukakan MK, selengkapnya sebagai berikut:

Read More »

Mengurai Kembali Inisiatif Negara dalam Penyelesaian Masa Lalu

Baru-baru ini, pada sebuah perjumpaan dengan sejumlah wartawan media massa, Presiden Yudhoyono memberikan sekelumit tanggapan terkait dengan komitmen negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tanggapan ini muncul sebagai respon atas pertanyaan seorang wartawan, yang mempertanyakan lambannya pemerintahan Yudhoyono, dalam menyikapi persoalan pelanggaran HAM masa lalu. Seperti biasanya, jawaban Presiden dapat dikatakan jauh dari memuaskan.

Read More »

Konstitusionalisme Indonesia #4: Sistematika dan Materi Konstitusi

Seperti halnya klasifikasi konstitusi, pandangan tentang materi muatan konstitusi pun beranekaragam. Ide mulanya, materi konstitusi setidaknya memberikan pengaturan menganai struktur organisasi negara, pembatasan terhadap masing-masing struktur organisasi negara, dan pengakuan terhadap persamaan politik serta kebebasan individu—civil liberties. Namun pada perkembangannya, seiring dengan berkembangnya permasalahan dalam kehidupan kenegaraan, materi muatan konstitusi, sedikit banyak pun mengalami perubahan. Baik terkait dengan struktur organisasi negara, ataupun kaitannya dengan jaminan hak asasi manusia.

Read More »