Human rights and Internet governance

Bali is hosting another world-scale conference, the Internet Governance Forum (IGF), from Oct. 22 to 25. The IGF may sound less merrier than the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit earlier this month, but it is obviously important for Indonesia, home to 63 million frequent Internet users. The IGF, which is basically the world’s biggest Internet-policy event, will gather stakeholders representing states, the private sector and civil society. The forum is a perfect moment to discuss the link between Internet usage and freedom of speech and expression.

Read More »

Human rights protection after reform, on the shadow of failure?

DSC_0205It has been fifteen years after Indonesia witnessed one of its most crucial moments as a democratic country. The May 1998 political reform gave a lot of hopes, particularly on the protection and fulfillment of human rights. The hopes, however, remain grim. While Heinz Klug (2003) states that adopting the human rights principles is among the most important phases during the democratic transition, what we have seen today, even if it is a bitter pill to swallow, is the possibility for us to go back to authoritarianism.

Read More »

Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum

Bila dilacak akarnya, gagasan tentang negara hukum, adalah kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan, sebagai salah satu prinsip dari konstitusionalisme-demokrasi. Inti dari pemikiran tentang negara hukum, adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan, melalui sebuah aturan yuridis—undang-undang. Seperti diungkapkan Andrew Heywood, menurutnya dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar—inti negara hukum. Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasasi oleh konstitusi. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusionalisme adalah perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warganegara, yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan, melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan (Heywood, 2002: 297). Selengkapnya di sini