Tag: Intelijen Negara

INDONESIA: Court’s judgment on Intelligent Law reflects the state’s adherence to the rule by law

An interview with Wahyudi Djafar published by the Asian Human Rights Commission. Wahyudi Djafar, a lawyer and researcher at the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) in Indonesia spoke to the Asian Human Rights Commission (AHRC) on the recent judgment of the Constitutional Court concerning the Law on Intelligent. He also shared his observation as well as experience on human rights and legislation trend in the country.

Continue reading “INDONESIA: Court’s judgment on Intelligent Law reflects the state’s adherence to the rule by law”

Catatan atas putusan pengujian UU Intelijen Negara

Rabu petang, 10 Oktober 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam putusannya MK menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan para pemohon. Menurut MK, UU Intelijen Negara sudah sejalan dengan UUD 1945. Menyikapi putusan tersebut kami dari pemohon memliki sejumlah cacatan atas argumentasi dan pertimbangan hukum yang dikemukakan MK, selengkapnya sebagai berikut:

Continue reading “Catatan atas putusan pengujian UU Intelijen Negara”

Penyadapan Intelijen dan Penyadapan di Indonesia

. . . intelligence is not an isolated activity. It is an integral part of government. It reflects the character of national constitutions and the societies in which it is set (M. Herman, Intelligence Services in the Information Age, 2001)

Kendati mendapatkan tentangan publik luar biasa, pada akhirnya DPR tetap memaksakan untuk melakukan pengesahan terhadap RUU Intelijen Negara, pada Rapat Paripurna DPR, 11 Oktober 2011. Sikap DPR dan Pemeritah ini kian menunjukan ketidapekaan, sekaligus ketidakpahaman pembentuk undang-undang terhadap buruknya materi RUU Intelijen Negara, yang mengancam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga negara. Pembentukan UU Intelijen Negara sebagai salah satu mandat reformasi, justru melenceng dari yang diharapkan. Undang-undang ini terlalu prematur, dan tidak cukup menjadi pedoman bagi reformasi intelijen, yang di masa lalu banyak melakukan praktik-praktik hitam, yang melanggar hak asasi dan merampas kebebasan warganegara.

Selengkapnya di sini