Tag: Intersepsi Komunikasi

Praktik surveillance di Indonesia, seberapa jauh?

WikiLeaks Spy Files GAMMA.mp4_snapshot_00.51_[2013.11.26_06.31.55]Akhir-akhir ini pemberitaan media ramai dengan terkuaknya praktik intersepsi komunikasi yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Awal mula informasi ini berasal dari publikasi majalah Der Spiegel di Jerman, yang menerbitkan dokumen-dokumen dari Edward J. Snowden, mantan kontraktor National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. Tidak hanya tindakan penyadapan telepon terhadap Presiden Yuhoyono dan orang-orang di lingkarannya, berdasarkan dokumen Snowden, Der Spiegel mempublikasikan pula dokumen rahasia NSA lainnya yang menguraikan kemampuan unit Special Collection Service (SCS).[1]

Continue reading “Praktik surveillance di Indonesia, seberapa jauh?”

Protecting privacy rights from wiretapping

BeFunky_Cooler_2.jpgDebates over the interception of communication have recently heated up. This is a result of intense wiretapping practices conducted by law enforcement agencies in their effort to uncover crimes, especially of the organized and transnational variety. Discourses pushing for the harmonization of wiretapping-related regulations have emerged ever since the Constitutional Court mandated in its judicial review of the 2008 Information and Electronic Transaction Law that the state should enforce a single and centralized rule on wiretapping.

Continue reading “Protecting privacy rights from wiretapping”

Penyadapan Intelijen dan Penyadapan di Indonesia

. . . intelligence is not an isolated activity. It is an integral part of government. It reflects the character of national constitutions and the societies in which it is set (M. Herman, Intelligence Services in the Information Age, 2001)

Kendati mendapatkan tentangan publik luar biasa, pada akhirnya DPR tetap memaksakan untuk melakukan pengesahan terhadap RUU Intelijen Negara, pada Rapat Paripurna DPR, 11 Oktober 2011. Sikap DPR dan Pemeritah ini kian menunjukan ketidapekaan, sekaligus ketidakpahaman pembentuk undang-undang terhadap buruknya materi RUU Intelijen Negara, yang mengancam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga negara. Pembentukan UU Intelijen Negara sebagai salah satu mandat reformasi, justru melenceng dari yang diharapkan. Undang-undang ini terlalu prematur, dan tidak cukup menjadi pedoman bagi reformasi intelijen, yang di masa lalu banyak melakukan praktik-praktik hitam, yang melanggar hak asasi dan merampas kebebasan warganegara.

Selengkapnya di sini