Pilkada law: Betrayal of democracy, Constitution

humanrights3Last week, 226 lawmakers put an end to the direct election of governors, mayors and regents. The new Regional Elections (Pilkada) Law will authorize legislative bodies to nominate and select the candidates for local leaders. Gone are the days when the people were directly involved in the election process. Gone are the days when independent candidates had an equal chance to compete with party-backed hopefuls.

Read More »

Mengembalikan Kedaulatan Rakyat

beg3km

Meski pelaksanaan Pemilu 2009 berlari kian mendekat, rupa-rupanya perdebatan di level kebijakan kepemiluan belum juga usai. UU 10/2008 sebagai payung pelaksanaan Pemilu 2009 masih tetap ramai menjadi objek gugatan judicial review ke MK. Bahkan parpol yang turut serta membentuk undang-undang tersebut ikut pula mempersoalkan konstitusionalitasnya. UU 10/2008 benar-benar telah memecah belah para pelaku politik ke dalam faksi-faksi yang mereka anggap paling menguntungkan. Perseteruan terjadi pula antara caleg dengan partai politik yang mengusungnya, dua elemen yang seharusnya sinergis satu sama lain.

Read More »