Tag: ketahanan pangan

Politisasi Beras yang Tak Berkesudahan

famine4Masih segar dalam ingatan kita, kisruh padi Super Toy HL-2, yang menyeret nama presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maksud hati hendak mengungguli kelompok oposisi, yang sebelumnya telah menggelontorkan varietas padi “Emespe”, akan tetapi nasib baik rupanya belum menyertai. Perang politik dengan instrument beras, nampaknya sudah kembali menggejala, setelah terlelap sepuluh tahun lamanya, pascatumbangnya pemerintahan Soeharto. Beras memang menjadi salah satu instrument penting yang turut menguatkan cengkraman politik rezim Orde Baru. Beragam kebijakan pangan yang dicetuskan pemerintahan Soeharto, tak pernah luput dari soal perberasan. Hingga singgasana Orde Baru yang sudah dibangun sekian lama, pun runtuh akibat tak lagi mampu berkompromi dengan beras. Sekarang, beras kembali menjadi makhluk seksi, yang mampu mendongkrak popularitas politik seseorang dan sekaligus menjatuhkannya.

Continue reading “Politisasi Beras yang Tak Berkesudahan”

Menegakkan Kedaulatan Atas Pangan

food_sovereignty_1Genap 48 tahun sudah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan, pada 24 September 1960 silam. Lahirnya UUPA yang menelurkan kebijakan land reform, identik dengan kebangkitan kaum tani Indonesia. Sebuah masa ketika semua orang berhak memiliki tanah untuk kehidupannya, tidak sekedar menjadi milik dari para tuan tanah (land lord). Namun demikian, reforma agraria tak pernah berjalan baik, bahkan lama-kelamaan makin mengalami kemunduran. Nasib petani pun tidak semakin membaik, tetapi justru kian terpuruk akibat kebijakan pertanian pemerintah yang cenderung pro pasar. Kebijakan pertanahan tak pernah berjalan sinergis dengan kebijakan pemenuhan hak atas pangan atau bahkan saling berkontradiksi. Permasalahan semacam ini sebenarnya tak perlu terjadi, jika yang menjadi pijakan utama kebijakan adalah upaya pemenuhan hak atas pangan masyarakat. Upaya pemenuhan pangan seharusnya tidak dimaknai sebagai ketersediaan pangan di pasar (availability of food in the market), tetapi menjadi hak dari tiap-tiap individu. Konsep ketahanan pangan yang perjuangkan oleh negara maju dan lembaga-lembaga ekonomi keuangan internasional selama ini, senyatanya hanya bertujuan unttuk meningkatkan volume perdagangan pangan antar negara dalam rangka impor, dan transfer pangan dari negara maju ke negara berkembang. Akses/kepemilikan masyarakat terhadap pangan tak pernah diperhatikan. Faktor semacam ini, berakibat pada sering berfluktuasinya harga pangan, dan minimnya ketersediaan pangan yang bisa diakses oleh masyarakat, serta nasib petani yang tak kunjung membaik.

Continue reading “Menegakkan Kedaulatan Atas Pangan”