Tag: Konstitusionalisme

Catatan atas putusan pengujian UU Intelijen Negara

Rabu petang, 10 Oktober 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam putusannya MK menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan para pemohon. Menurut MK, UU Intelijen Negara sudah sejalan dengan UUD 1945. Menyikapi putusan tersebut kami dari pemohon memliki sejumlah cacatan atas argumentasi dan pertimbangan hukum yang dikemukakan MK, selengkapnya sebagai berikut:

Continue reading “Catatan atas putusan pengujian UU Intelijen Negara”

Konstitusionalisme Indonesia #4: Sistematika dan Materi Konstitusi

Seperti halnya klasifikasi konstitusi, pandangan tentang materi muatan konstitusi pun beranekaragam. Ide mulanya, materi konstitusi setidaknya memberikan pengaturan menganai struktur organisasi negara, pembatasan terhadap masing-masing struktur organisasi negara, dan pengakuan terhadap persamaan politik serta kebebasan individu—civil liberties. Namun pada perkembangannya, seiring dengan berkembangnya permasalahan dalam kehidupan kenegaraan, materi muatan konstitusi, sedikit banyak pun mengalami perubahan. Baik terkait dengan struktur organisasi negara, ataupun kaitannya dengan jaminan hak asasi manusia.

Continue reading “Konstitusionalisme Indonesia #4: Sistematika dan Materi Konstitusi”

Konstitusionalisme Indonesia #3: Klasifikasi Konstitusi

Luasnya makna serta ruang lingkup konstitusi, khususnya jika dikaitkan dengan paham konstitusionalisme, menjadikan beragamnya bentuk-bentuk konstitusi dalam kehidupan politik dan bernegara modern. Para ahli mengklasifikasikan konstitusi menjadi beberapa bentuk konstitusi. Klasifikasi—kategorisasi ini umumnya didasarkan pada sejumlah hal, pertama dilihat dari dokumen tersebut dikodifikasikan atau tidak; Kedua, dilihat dari prosedur peerubahan konstitusi; Ketiga, dilihat dari organisasi dan struktur kekuasaan yang menggunakan konstitusi tersebut dalam menjalankan kekuasaan.

Continue reading “Konstitusionalisme Indonesia #3: Klasifikasi Konstitusi”

Konstitusionalisme Indonesia #2: Pengertian Konstitusi

Meskipun ide konstitusi identik dengan ide konstitusionalisme, namun sesungguhnya gagasan tentang konstitusi tidak setua gagasan tentang konstitusionalisme. Menurut Sartori, pada masa Romawi Kuno, kata constitutio sekedar memiliki makna sebagai tindakan pemerintahan, tidak ada sangkut-pautnya dengan konstitusi—dalam terminologi modern. Lebih tegas Sartori menyatakan, di awal abad ketujuhbelas, dokumen prinsipil dalam organisasi—negara masih disebut sebagai perjanjian, atau sebagai hukum dasar, belum dinyatakan sebagai sebuah konstitusi.[1] Baru kemudian, seiring dengan berkembangnya paham konstitusionalisme, berkembang pula ide konstitusi sebagai hukum dasar—fundamental law, yang berfungsi menegakkan unsur-unsur dari konstitusionalisme.

Continue reading “Konstitusionalisme Indonesia #2: Pengertian Konstitusi”

Konstitusionalisme Indonesia #1: Konstitusi dan Konstitusionalisme

Kendati belum terinstitusi secara apik, dan tegas disebut sebagai konstitusionalisme, dalam sejarahnya, paham konstitusionalisme—constitutionalism—pada dasarnya sudah hadir semenjak tumbuhnya demokrasi klasik Athena. Politeia yang menjadi bagian dari kebudayaan Yunani, merupakan embrio awal lahirnya gagasan konstitusionalisme. Dalam istilah Politeia mengandung makna:

“all the innumerable characteristic which determine that state’s peculiar nature, and these include its whole economic and social texture as well as matters governmental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term, and as inclusive in its meaning as our own use of the world constitution when we speak generally of man’s constitution or of the constitution of matter.”[1]

Continue reading “Konstitusionalisme Indonesia #1: Konstitusi dan Konstitusionalisme”

Catatan Putusan Pengujian UU No. 8/2011 tentang Perubahan UU No. 24/2003 tentang MK

Selasa, 18 Oktober 2011 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan atas perkara permohonan pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut sebagaimana diajukan oleh pemohon perkara No. 48/PUU-IX/2011 dan perkara No. 49/PUU-IX/2011. Dalam pengujian ini, sedikitnya 17 ketentuan yang tersebar di 10 pasal UU No. 8 Tahun 2011 dilakukan pengujian, dan MK mengabulkan 16 ketentuan diantaranya. Secara ringkas pokok-pokok isi putusan MK adalah sebagai berikut:

Continue reading “Catatan Putusan Pengujian UU No. 8/2011 tentang Perubahan UU No. 24/2003 tentang MK”

Menjejaki Kembali Problematika Hukum Indonesia

Setelah lebih dari satu dekade periode transisional, kehidupan hukum di Indonesia terlihat belum juga membaik. Beragam resep dan formula memang telah digulirkan untuk memperbaiki kebobrokan hukum di negeri ini, namun terapi-terapi yang dilakukan banyak kalangan tersebut, hasilnya nampak belum menggembirakan. Pada mula reformasi, sesungguhnya telah dilakukan banyak pemetaan dan analisis, untuk menyelematkan ‘hukum’ sebagai pilar utama. Akan tetapi pada praktiknya, hingga saat ini belum menunjukkan perbaikan yang komprehensif dan holistik. Hal itu kemungkinan terjadi karena dalam mendorong reformasi hukum, para pihak yang terlibat, lebih banyak menggunakan pendekatan yang sifatnya taktis—tactical reforms. Reformasi hanya dilakukan dengan memperbaiki atau menambal kekurangan di sana-sini, tanpa membuat satu penyelidikan dan formulasi-formulasi yang menyeluruh dan seksama, dan membentuk sebuah desain besar pembaruan. Bentuk perbaikannya seringkali bersifat adhoc. Selengkapnya di sini

Mempertahankan Konstitusionalisme Pancasila

Beberapa orang tokoh pendiri bangsa (founding peoples) dikenal memiliki andil yang signifikan dalam sejarah pembentukan konstitusi Indonesia. Diantaranya adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohamad Hatta, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Dengan latar belakang, dan analisis pemikiran yang berbeda, masing-masing tokoh tersebut memberikan konstribusi luar biasa dalam membidani lahirnya UUD 1945. Perbedaan kiblat konstitusionalisme yang mereka anut, bertemu pada satu titik yang melahirkan sebuah magnum opus, sebagai pondasi bangunan kenegaraan Indonesia. Dari sekian tokoh, Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang dianggap paling kontroversial, selama berlangsungnya proses penyusunan UUD 1945. Muh. Yamin dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat, pada 23 Agustus 1903. Ijazah Meester in de Rechten diperolehnya pada 1932, setelah menyelesaikan pendidikan Rechthogeschool di Jakarta. Yamin turut serta dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.

Continue reading “Mempertahankan Konstitusionalisme Pancasila”

Komisi Negara: Antara ‘Latah’ dan Keharusan Transisisional

Menegaskan apa yang sudah diutarakan Montesquieu pada abad sebelumnya, kaum Federalist Amerika percaya, bahwa pemusatan kekuasaan pada satu tangan, hanya akan melahirkan seorang tiran. James Madison, salah satu premakarsa The Federalist, mengungkapkan, “The accumulation of all powers legislative, executive and judiciary in the same hands, whether of one, a few or many, and whether hereditary, self appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny”. Oleh karena itu, untuk menghindari kesewenang-wenangan dan tirani, kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Konstitusi menjadi instrumen dasar yang utama, untuk melakukan pengaturan penyelenggaraan negara, melalui mekanisme pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and separation of powers), yang disusun sedemikian rupa. Sehingga kekuasaan tidak terpusat dalam satu polar tertentu. Kekuasaan eksekutif dapat diimbangi oleh kekuasaan legislative dan lembaga yudikatif, maupun sebaliknya. Ketiga cabang kekuasaan tersebut, selain dapat mempertahankan dan menjalankan kuasanya masing-masing, dapat pula melakukan pengawasan satu sama lain (cheks and balances). Konsep trias politica kekuasaan semacam inilah yang selanjutnya banyak dikembangkan oleh mayoritas negara demokrasi di dunia. Komisi Negara_Antara Latah dan Keharusan Transisional

Judicial Review: Sebuah Pengantar

gavelPertama, terlebih dahulu kita posisikan tentang istilah atau term dari judicial review itu sendiri. Sebab ahli hukum pada umumnya acapkali terjebak dalam penggunaan istilah constitutional review, judicial review dan hak menguji (toetsingsrecht). Konsepsi judicial review hadir dalam kerangka objek yang lebih luas, dibandingkan dengan konsep contstitutional review, yang hanya sebatas pengujian konstitusional suatu aturan hukum terhadap konstitusi (UUD), sedangkan judicial review memiliki objek pengujian yang lebih luas, bisa menyangkut legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU, tidak hanya sekedar UU terhadap UUD. Akan tetapi, pada segi subjek pengujinya, makna judicial review mengalami penyempitan, sebab judicial review hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan (judiciary), yang dilaksanakan oleh para hakim. Sedangkan jika constitutional review subjek pengujinya dapat dilaksanakan oleh lembaga pengadilan (judicial review), lembaga legislative (legislative review), lembaga eksekutif (executive review), atau lembaga lainnya yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemberian hak uji inilah yang menjadi pengertian dari toetsingsrecht. Judicial review hanya berlaku jika pengujian dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract norms) secara “a posterior,” artinya norma hukum tersebut telah diundangkan oleh pembentuk UU.[1]

Continue reading “Judicial Review: Sebuah Pengantar”