Menjejaki Kembali Problematika Hukum Indonesia

Setelah lebih dari satu dekade periode transisional, kehidupan hukum di Indonesia terlihat belum juga membaik. Beragam resep dan formula memang telah digulirkan untuk memperbaiki kebobrokan hukum di negeri ini, namun terapi-terapi yang dilakukan banyak kalangan tersebut, hasilnya nampak belum menggembirakan. Pada mula reformasi, sesungguhnya telah dilakukan banyak pemetaan dan analisis, untuk menyelematkan ‘hukum’ sebagai pilar utama. Akan tetapi pada praktiknya, hingga saat ini belum menunjukkan perbaikan yang komprehensif dan holistik. Hal itu kemungkinan terjadi karena dalam mendorong reformasi hukum, para pihak yang terlibat, lebih banyak menggunakan pendekatan yang sifatnya taktis—tactical reforms. Reformasi hanya dilakukan dengan memperbaiki atau menambal kekurangan di sana-sini, tanpa membuat satu penyelidikan dan formulasi-formulasi yang menyeluruh dan seksama, dan membentuk sebuah desain besar pembaruan. Bentuk perbaikannya seringkali bersifat adhoc. Selengkapnya di sini

Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum

Bila dilacak akarnya, gagasan tentang negara hukum, adalah kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan, sebagai salah satu prinsip dari konstitusionalisme-demokrasi. Inti dari pemikiran tentang negara hukum, adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan, melalui sebuah aturan yuridis—undang-undang. Seperti diungkapkan Andrew Heywood, menurutnya dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar—inti negara hukum. Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasasi oleh konstitusi. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusionalisme adalah perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warganegara, yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan, melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan (Heywood, 2002: 297). Selengkapnya di sini

Satgas Harap-Harap Cemas

Kita semua memahami, penegakan hukum di negeri ini cenderung ‘kuat ke bawah, namun lemah ke atas’. Pemahaman ini makin terlihat ke permukaan, pasca-kasus yang menimpa dua pimpinan KPK, mengguritanya kasus Prita dan Nenek Minah, serta sejumlah kasus yang memakan ‘korban’ rakyat miskin, di beberapa daerah. Hukum seperti diciptakan untuk menekan mereka yang lemah, guna membela kepentingan yang kuat. Sungguh menjadi ironi, bagi negara yang konstitusinya secara terang menganut paham ‘negara hukum’, namun ‘kekuasaan’ justru cenderung menjadi hukum.

Melihat gelap dan gawatnya persoalan yang melingkupi jagat penegakan hukum, pemerintahan Presiden Yudhoyono menjawabnya dengan pembentukan satuan tugas pemberantasan mafia hukum. Satgas ini dibentuk melalui Keppres No. 37 Tahun 2009. Tugas yang dibebankan pada Satgas ini adalah untuk berkoordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan, agar pemberantasan mafia hukum berjalan efektif. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Satgas diberi wewenang untuk melakukan penelaahan, penelitian, dan tindakan lainnya, guna mendapatkan informasi terkait mafia hukum. Selain itu, Satgas juga dimungkinkan untuk bekerja sama dengan institusi negara yang lain, dalam memberantas mafia hukum.

Read More »