Tag: pangan

Politisasi Beras yang Tak Berkesudahan

famine4Masih segar dalam ingatan kita, kisruh padi Super Toy HL-2, yang menyeret nama presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maksud hati hendak mengungguli kelompok oposisi, yang sebelumnya telah menggelontorkan varietas padi “Emespe”, akan tetapi nasib baik rupanya belum menyertai. Perang politik dengan instrument beras, nampaknya sudah kembali menggejala, setelah terlelap sepuluh tahun lamanya, pascatumbangnya pemerintahan Soeharto. Beras memang menjadi salah satu instrument penting yang turut menguatkan cengkraman politik rezim Orde Baru. Beragam kebijakan pangan yang dicetuskan pemerintahan Soeharto, tak pernah luput dari soal perberasan. Hingga singgasana Orde Baru yang sudah dibangun sekian lama, pun runtuh akibat tak lagi mampu berkompromi dengan beras. Sekarang, beras kembali menjadi makhluk seksi, yang mampu mendongkrak popularitas politik seseorang dan sekaligus menjatuhkannya.

Continue reading “Politisasi Beras yang Tak Berkesudahan”

Menegakkan Kedaulatan Atas Pangan

food_sovereignty_1Genap 48 tahun sudah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan, pada 24 September 1960 silam. Lahirnya UUPA yang menelurkan kebijakan land reform, identik dengan kebangkitan kaum tani Indonesia. Sebuah masa ketika semua orang berhak memiliki tanah untuk kehidupannya, tidak sekedar menjadi milik dari para tuan tanah (land lord). Namun demikian, reforma agraria tak pernah berjalan baik, bahkan lama-kelamaan makin mengalami kemunduran. Nasib petani pun tidak semakin membaik, tetapi justru kian terpuruk akibat kebijakan pertanian pemerintah yang cenderung pro pasar. Kebijakan pertanahan tak pernah berjalan sinergis dengan kebijakan pemenuhan hak atas pangan atau bahkan saling berkontradiksi. Permasalahan semacam ini sebenarnya tak perlu terjadi, jika yang menjadi pijakan utama kebijakan adalah upaya pemenuhan hak atas pangan masyarakat. Upaya pemenuhan pangan seharusnya tidak dimaknai sebagai ketersediaan pangan di pasar (availability of food in the market), tetapi menjadi hak dari tiap-tiap individu. Konsep ketahanan pangan yang perjuangkan oleh negara maju dan lembaga-lembaga ekonomi keuangan internasional selama ini, senyatanya hanya bertujuan unttuk meningkatkan volume perdagangan pangan antar negara dalam rangka impor, dan transfer pangan dari negara maju ke negara berkembang. Akses/kepemilikan masyarakat terhadap pangan tak pernah diperhatikan. Faktor semacam ini, berakibat pada sering berfluktuasinya harga pangan, dan minimnya ketersediaan pangan yang bisa diakses oleh masyarakat, serta nasib petani yang tak kunjung membaik.

Continue reading “Menegakkan Kedaulatan Atas Pangan”

Pengaruh Ratifikasi Agreement on Agriculture (AoA) Terhadap Regulasi Pangan Nasional

Ajaran neo-liberalisme yang merupakan ideologi daur ulang dari liberalisme klasik Adam Smith, dalam wujud dan strategi gerakannya yang lebih masif, telah berhasil mencengkram seluruh sektor kehidupan di dunia. Ideologi ini bersembunyi dibalik doktrin globalisasi yang mampu menghipnotis pikiran mayoritas orang di muka bumi ini. Dalam persepsi banyak orang, globalisasi-neoliberal akan banyak menawarkan kemudahan, kesejahteraan, dan keadilan. Mahzab neoliberal, semakin menampakkan kekuatannya dengan memanfaatkan institusi-institusi ekonomi, keuangan, dan perdagangan internasional (IMF, Bank Dunia, dan WTO)—sebagai the triangle system. Dengan berkedok, hendak menciptakan perdagangan dunia yang lebih adil dan terbuka, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Agen-agen neoliberal (termasuk di dalamnya korporasi transnasional dan negara kapitalis rakus) berhasil membujuk Negara-Negara Dunia Ketiga, untuk melakukan integrasi perdagangan dan ekonomi secara global, dalam wadah Organisasi Perdagangan Dunia, WTO.

Continue reading “Pengaruh Ratifikasi Agreement on Agriculture (AoA) Terhadap Regulasi Pangan Nasional”

Hak Atas Pangan Sekadar Mimpi

famineAncaman krisis pangan telah menjadi maasalah bersama-sama Negara-negara di dunia. Krisis pangan berjalan sinergi dengan ancaman krisis energy. Karena kedua sector ini memang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia di dunia. Saking vitalnya persoalan ini, kedua agenda telah menjadi pembicaraan khusus dalam pertemuan negara-negara D8 (kelompok Negara-negara Berkembang—developing countries), dan mengemuka pula pada forum Negara-negara Maju yang tergabung dalam G8. Presiden SBY bahkan secara khusus mengajak negara-negara dunia untuk segera mengatasi krisis pangan. Sebelum berbicara dalam kerangka yang luas (dunia), sebenarnya bagaimana kondisi pemenuhan hak atas pangan di tanah air? Pangan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi tumbuh kembangnya suatu negara, karena keberlanjutan pembangunan suatu negara akan sangat bergantung pada tercukupinya kebutuhan pangan warganegaranya. Begitu strategisnya peran pangan bagi keberlangsungan kehidupan spesies manusia, teori Maslow tentang kebutuhan manusia mengemukakan, bahwa pangan adalah basic need yang menduduki peringkat pertama dari serentetan kebutuhan lainnya. Dalam konteks universal, pangan telah ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights 1948, Article 25 ayat (1) UDHR menyebutkan, “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan,…”

Continue reading “Hak Atas Pangan Sekadar Mimpi”

Membongkar Hegemoni Beras

Beberapa hari ini media diramaikan dengan berita naiknya harga beras dunia dan harga kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga minyak dunia yang melonjak tajam menjadi alasan pembenar sekaligus kambing hitam dari serangkaian kenaikan harga pangan tersebut. Namun demikian, meski fluktuasi ekonomi global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap situasi ekonomi dalam negeri, sebagai imbas dari globalisasi, atau pengintegrasian ekonomi nasional dengan struktur global. Akan tetapi, kita juga tidak boleh menaifkan pengaruh dari dalam negeri, yang tentunya juga berpengaruh penting dalam membentuk harga bahan pangan domestik.

Continue reading “Membongkar Hegemoni Beras”