Dapil luar negeri dan pemenuhan hak politik warga negara

Beberapa waktu lalu, saya bersama dengan Veri Junaidi, Anggara dan Ibnu Hastomo, kebetulan mendapatkan kuasa dari sejumlah warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Diaspora Indonesia, untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Isunya cukup menarik, pemohon yang kesemuanya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, meminta pembentukan daerah pemilihan (Dapil luar negeri) dalam UU Pemilu, sehingga nantinya ada anggota DPR yang khusus mewakili warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.

Read More »

Menimbang Kembali Kewenangan MK

Meski tanpa didahului dengan amandemen konstitusi dan revisi UU Mahkamah Konstitusi yang mengubah kewenangan MK, putusan MK No. 72-73/PUU-II/2004 tentang judicial review UU Pemerintahan Daerah, secara tersirat telah mengalihkan salah satu kewenangan konstitusional MA ke MK. Putusan pengujian UU Pemerintahan Daerah tersebut menyatakan, kendati pemilihan kepala daerah langsung menjadi amanat dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, namun secara materiil pelaksanaan pilkada pada dasarnya adalah bagian dari pemilihan umum, yang diatur oleh Pasal 22E UUD 1945, sehingga menjadi bagian dari rezim pemilu.

Selanjutnya, bersandar pada putusan tersebut, UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU Pemerintahan Daerah kemudian memberikan wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada kepada MK, sebab secara konstitusional kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu ada pada MK. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya, dimana wewenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada propinsi diberikan kepada MA, dan pengadilan tinggi untuk sengketa hasil pilkada kabupaten/kota.

Read More »

Urgensi Pendidikan Politik Rakyat

Bebarapa saat lagi Pemilu 2009 akan menghampiri kita, adakah sesuatu yang berbeda? Kita patut berharap, Pemilu 2009 akan memberi warna baru bagi demokrasi Indonesia, demokrasi yang memikirkan kesejahteraan. Sebagian orang mengatakan, dengan meminjam istilah Geertz, Indonesia tengah mengalami involusi demokrasi, sebuah periode keterbelakangan demokrasi. Kondisi ketika organ Negara sepertinya sudah tak mampu lagi mengurus rakyatnya, partisipasi warganegara pun sedemikian rendahnya, hanya terbatas pada ruang-ruang politik semata. Jamaknya state auxiliary agencies juga menjadi pertanda, ketidakmampuan Negara dalam melakukan pengurusan segala kepentingan Negara, termasuk pemenuhan hak-hak konstitusional warganegara. Proyek redemokratisai yang dimulai semenjak reformasi 1998, hanya mampu menciptakan keterbukaan politik, itu pun sekedar didominasi minoritas elite, rakyat kebanyakan tetap saja merem politik, mereka sekedar menjadi mesin pendulang suara waktu pemilu. Lalau di mana kesejahteraan, ketika politik berkuasa atas segala-galanya?

Read More »

Pemilu 2009 dan Nasib Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pascaputusan MK

Silang sengkarut kondisi perpolitikan nasional mulai kita rasakan semenjak beberapa waktu terkahir. Wajar, pelaksanaan Pemilu 2009 kian berlari mendekat. Para pelaku politik saling berebut untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya, mencoba meraup untung dengan beragam cara dan argumen. Centang-perenangnya kepentingan dan nafsu serakah para pelaku politik bisa kita lihat dari terjadinya banyak inkonsistensi dan kontradiksi pengaturan tentang system dan mekanisme politik. Fakta empiris tersebut menunjukkan, besarnya kepentingan partai politik dalam menginfiltrasi setiap peraturan perundang-undangan yang berkait dengan system dan mekanisme politik. Kondisi tersebut berakibat pada tidak adanya sinergisitas antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya. Selain fakta tarik ulur kepentingan di setiap peraturan perundangan bidang politik, fenomena menarik lainnya dalam perpolitikan nasional, adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku politik yang berasal dari partai politik. Masyarakat nampaknya mulai jengah, dengan segala macam tingkah polah partai politik, yang tak kunjung memenuhi janji-janjnya. Mereka—masyarakat—kian sadar dengan posisinya, yang sekedar dijadikan sebagai mesin pendulang suara oleh partai politik ketika berlangsung pemilihan umum. Tetapi, setelah proses pemilihan berakhir, mereka dicampakkan. Janji muluk para pelaku politik sewaktu masa kampanye, hanya menjadi janji manis, yang teramat berat untuk diimplementasikan.

Read More »