Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan

perempuanKasus Baiq Nuril di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dinyatakan bersalah menyebarkan konten bermuatan kesusilaan melalui internet, menarik untuk dilihat lebih jauh hubungan antara perempuan dengan internet. Dari kronologisnya, Nuril sesungguhnya adalah korban kekerasan seksual, namun dia justru dikenakan hukuman pidana saat berupaya mengungkap kasus tersebut. Kasus ini dapat menjadi salah satu contoh betapa rentannya perempuan dalam pemanfataan teknologi internet, khususnya pada masalah kejahatan siber melawan perempuan (cybercrime against women). Namun demikian, masalah perempuan dan internet, tentu tidak semata-mata pada isu kriminalisasi, ada sejumlah soal lain, yang bila diidentifikasi setidaknya dapat dipetakan menjadi tiga permasalahan:

  1. Akses, dapat dilihat dari dua sisi: layanan akses (infrastruktur), dan akses konten informasi;
  2. Viktimisasi, bentuknya beragam: kriminalisasi, online harassment, dan bentuk cyber abuse lainnya;
  3. Privasi, mulai dari cyber stalking, impersonation, disclosure of identity & personal data, illegal access.

Continue reading “Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan”

Dicari Hakim Konstitusi Perempuan

Tahun 2008 menjadi tahun berakhirnya jabatan para hakim konstitusi periode pertama setelah lima tahun mendedikasikan hidupnya pada lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pengawal (the guardian) dan penafsir (the interpreter) konstitusi, sejak 2003. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberi mandat kepada Presiden (pemerintah), Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan masing-masing tiga calon hakim konstitusi, yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan presiden.

Continue reading “Dicari Hakim Konstitusi Perempuan”