Dari Demokrasi Ke Doi-Krasi: Tentang Hilangnya Rasa Politik

Hujan akhir Januari menyambut kedatangan Penulis di Bumi Nyiur Melambai, Kota Manado. Hari itu, Penulis sengaja datang, dalam rangka pelaksanaan riset lapangan, mengenai masalah-masalah dan pilihan strategi pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya, yang diselenggarakan oleh Demos. Sekeluar dari Bandara Sam Ratulangi, ratusan baliho bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, nampak terpampang sepanjang jalan hingga pusat kota Manado. Dari informasi yang diperoleh, pada medio 2010 ini, Kota Manado dan Propinsi Sulawesi Utara, akan melangsungkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Read More »

Mempertahankan Konstitusionalisme Pancasila

Beberapa orang tokoh pendiri bangsa (founding peoples) dikenal memiliki andil yang signifikan dalam sejarah pembentukan konstitusi Indonesia. Diantaranya adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohamad Hatta, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Dengan latar belakang, dan analisis pemikiran yang berbeda, masing-masing tokoh tersebut memberikan konstribusi luar biasa dalam membidani lahirnya UUD 1945. Perbedaan kiblat konstitusionalisme yang mereka anut, bertemu pada satu titik yang melahirkan sebuah magnum opus, sebagai pondasi bangunan kenegaraan Indonesia. Dari sekian tokoh, Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang dianggap paling kontroversial, selama berlangsungnya proses penyusunan UUD 1945. Muh. Yamin dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat, pada 23 Agustus 1903. Ijazah Meester in de Rechten diperolehnya pada 1932, setelah menyelesaikan pendidikan Rechthogeschool di Jakarta. Yamin turut serta dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.

Read More »

Komisi Negara: Antara ‘Latah’ dan Keharusan Transisisional

Menegaskan apa yang sudah diutarakan Montesquieu pada abad sebelumnya, kaum Federalist Amerika percaya, bahwa pemusatan kekuasaan pada satu tangan, hanya akan melahirkan seorang tiran. James Madison, salah satu premakarsa The Federalist, mengungkapkan, “The accumulation of all powers legislative, executive and judiciary in the same hands, whether of one, a few or many, and whether hereditary, self appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny”. Oleh karena itu, untuk menghindari kesewenang-wenangan dan tirani, kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Konstitusi menjadi instrumen dasar yang utama, untuk melakukan pengaturan penyelenggaraan negara, melalui mekanisme pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and separation of powers), yang disusun sedemikian rupa. Sehingga kekuasaan tidak terpusat dalam satu polar tertentu. Kekuasaan eksekutif dapat diimbangi oleh kekuasaan legislative dan lembaga yudikatif, maupun sebaliknya. Ketiga cabang kekuasaan tersebut, selain dapat mempertahankan dan menjalankan kuasanya masing-masing, dapat pula melakukan pengawasan satu sama lain (cheks and balances). Konsep trias politica kekuasaan semacam inilah yang selanjutnya banyak dikembangkan oleh mayoritas negara demokrasi di dunia. Komisi Negara_Antara Latah dan Keharusan Transisional

Urgensi Pendidikan Politik Rakyat

Bebarapa saat lagi Pemilu 2009 akan menghampiri kita, adakah sesuatu yang berbeda? Kita patut berharap, Pemilu 2009 akan memberi warna baru bagi demokrasi Indonesia, demokrasi yang memikirkan kesejahteraan. Sebagian orang mengatakan, dengan meminjam istilah Geertz, Indonesia tengah mengalami involusi demokrasi, sebuah periode keterbelakangan demokrasi. Kondisi ketika organ Negara sepertinya sudah tak mampu lagi mengurus rakyatnya, partisipasi warganegara pun sedemikian rendahnya, hanya terbatas pada ruang-ruang politik semata. Jamaknya state auxiliary agencies juga menjadi pertanda, ketidakmampuan Negara dalam melakukan pengurusan segala kepentingan Negara, termasuk pemenuhan hak-hak konstitusional warganegara. Proyek redemokratisai yang dimulai semenjak reformasi 1998, hanya mampu menciptakan keterbukaan politik, itu pun sekedar didominasi minoritas elite, rakyat kebanyakan tetap saja merem politik, mereka sekedar menjadi mesin pendulang suara waktu pemilu. Lalau di mana kesejahteraan, ketika politik berkuasa atas segala-galanya?

Read More »

Pemilu 2009 dan Nasib Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pascaputusan MK

Silang sengkarut kondisi perpolitikan nasional mulai kita rasakan semenjak beberapa waktu terkahir. Wajar, pelaksanaan Pemilu 2009 kian berlari mendekat. Para pelaku politik saling berebut untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya, mencoba meraup untung dengan beragam cara dan argumen. Centang-perenangnya kepentingan dan nafsu serakah para pelaku politik bisa kita lihat dari terjadinya banyak inkonsistensi dan kontradiksi pengaturan tentang system dan mekanisme politik. Fakta empiris tersebut menunjukkan, besarnya kepentingan partai politik dalam menginfiltrasi setiap peraturan perundang-undangan yang berkait dengan system dan mekanisme politik. Kondisi tersebut berakibat pada tidak adanya sinergisitas antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya. Selain fakta tarik ulur kepentingan di setiap peraturan perundangan bidang politik, fenomena menarik lainnya dalam perpolitikan nasional, adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku politik yang berasal dari partai politik. Masyarakat nampaknya mulai jengah, dengan segala macam tingkah polah partai politik, yang tak kunjung memenuhi janji-janjnya. Mereka—masyarakat—kian sadar dengan posisinya, yang sekedar dijadikan sebagai mesin pendulang suara oleh partai politik ketika berlangsung pemilihan umum. Tetapi, setelah proses pemilihan berakhir, mereka dicampakkan. Janji muluk para pelaku politik sewaktu masa kampanye, hanya menjadi janji manis, yang teramat berat untuk diimplementasikan.

Read More »

Kemunduran Pancasila: Gagal Tafsir Nasionalisme Indonesia

Benar, bahwa Indonesia ialah sebuah negara yang majemuk dan multikultural, sebab Indonesia dibentuk dari berbagai macam bangsa, yang memiliki budaya, hukum, kebiasaan, bahasa, dan adat istiadat yang beraneka ragam. Selama ini sepertinya terjadi gagal tafsir atas model negara bangsa Indonesia, negara agaknya tak mau mengakui keberadaan berbagai macam bangsa yang hidup dalam cangkang Indonesia, dan yang mereka akui ialah sebuah konsep tentang bangsa Indonesia, padahal, bangsa Indonesia itu tidaklah ada. Indonesia hanyalah sebuah negara, yang terdiri dari berbagai macam bangsa, bangsa Aceh, bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Dayak, bangsa Bugis, bangsa Timor, bangsa Papua, dan lain sebagainya.

Read More »

Sebuah Catatan untuk GOLKAR

golkar_way1Meski secara formal dan simbolik rezim neofasis-militer Orde Baru sudah runtuh delapan tahun lalu, namun sekian banyak penyakit warisannya masih membekas, bahkan tereproduksi dan terus meledak. Salah satunya adalah kendaraan politik andalan Soeharto, yang selalu dan hampir pasti mengantar sang tiran menuju puncak kekuasaan. “GOLKAR”, tidak lain dan tidak bukan menjadi turangga Soeharto, dalam makna filosofis yang mendalam seorang pria jawa. Semenjak berdirinya, tahun 1964, ketika statusnya masih Sekretariat Bersama Golongan Karya, sepertinya GOLKAR memang sudah dirancang dan diproyeksikan untuk mengawal dan mem-back up sebuah rezim militer Angkatan Darat (AD), yang akan segera dibangun oleh AD golongan kanan tengah pimpinan Soeharto dan Ali Murtopo. Usaha AD untuk mencengkramkan kuasanya di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai sejak lama, yakni sejak nasionalisasi aset-aset asing yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tahun 1959-1962. Saat itu proses dan penguasaan korporasi-korporasi asing yang dinasionalisasikan, diserahkan sepenuhnya kepada AD yang dipimpin oleh Jenderal Nasution, tidak diserahkan dan diurus oleh rakyat sipil. Dari sini dapat dibaca betapa kuatnya pengaruh militer khususnya AD di Indonesia.

Read More »