Salah Jalan Penentang Satgas

Dalam gegap gempita pujian, atas keberhasilan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, membongkar kasus-kasus publik, yang melibatkan mafia kakap, tiba-tiba sekelompok orang mempersoalkan keberadaan satuan ini. Mereka beralasan, Satgas hanyalah pemoles citra Presiden, yang tidak mampu menyelesaikan beragam persoalan hukum di sekelilingnya.

Legalitas Keppres No. 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, digugat, melalui pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung. Padahal, sebagian orang di negeri ini, begitu menaruh harap pada satuan ini. Keberhasilan Satgas menyeret sejumlah nama dalam deretan penegak hukum, dan pejabat publik lainnya, menjadi orang pesakitan, telah melahirkan ekspektasi tersendiri, mengingat seringnya kebuntuan hukum di negeri ini.

Read More »

Satgas Harap-Harap Cemas

Kita semua memahami, penegakan hukum di negeri ini cenderung ‘kuat ke bawah, namun lemah ke atas’. Pemahaman ini makin terlihat ke permukaan, pasca-kasus yang menimpa dua pimpinan KPK, mengguritanya kasus Prita dan Nenek Minah, serta sejumlah kasus yang memakan ‘korban’ rakyat miskin, di beberapa daerah. Hukum seperti diciptakan untuk menekan mereka yang lemah, guna membela kepentingan yang kuat. Sungguh menjadi ironi, bagi negara yang konstitusinya secara terang menganut paham ‘negara hukum’, namun ‘kekuasaan’ justru cenderung menjadi hukum.

Melihat gelap dan gawatnya persoalan yang melingkupi jagat penegakan hukum, pemerintahan Presiden Yudhoyono menjawabnya dengan pembentukan satuan tugas pemberantasan mafia hukum. Satgas ini dibentuk melalui Keppres No. 37 Tahun 2009. Tugas yang dibebankan pada Satgas ini adalah untuk berkoordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan, agar pemberantasan mafia hukum berjalan efektif. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Satgas diberi wewenang untuk melakukan penelaahan, penelitian, dan tindakan lainnya, guna mendapatkan informasi terkait mafia hukum. Selain itu, Satgas juga dimungkinkan untuk bekerja sama dengan institusi negara yang lain, dalam memberantas mafia hukum.

Read More »